METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum berniat membenahi transportasi. Sektor ini tidak masuk skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, jika masih fokus pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, maka transportasi belum masuk hitung-hitungan politisi PPP ini.

”Belum banyak komplain soal angkutan. Saya fokus infrastruktur dulu. Karena komplain yang banyak masuk soal jalan rusak, macet dan sebagainya,” katanya. Menurut dia, hal seperti ini kontras dengan kebijakan pemerintah pusat yang ingin membenahi sistem transportasi umum di Jabodetabek sebagai solusi kemacetan.

Kepala Seksi Multi Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Hedi Heryadi, menjelaskan, rencana pengintegrasian angkutan yang tercantum dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2018-2029 mewajibkan pemerintah daerah menata trayek angkutan dalam kota untuk mewujudkan angkutan terintegrasi. ”Tapi anggaran 2019 ini belum ada yang dikhususkan untuk membenahi sektor transportasi,” katanya.

Hedi mengaku dishub akan melaksanakan enam poin yang menjadi fokus dalam RITJ. Antara lain, pergerakan orang dengan angkutan umum harus mencapai 60 persen, setiap daerah harus punya feedeer yang terintegrasi, rata-rata kecepatan minimal 30 kilometer per jam pada jam puncak, perpindahan moda maksimal tiga kali, akses masyarakat menuju angkutan umum maksimal 500 meter dan cakupan pelayanan angkutan umum harus 80 persen. ”Rencana terdekat mungkin mengubah angkutan yang sudah ada menjadi feeder menuju LRT yang masih tahap pembangunan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Hal yang menjadi kendala dalam pengintegrasian angkutan tak lain adalah anggaran. Menurut dia, RITJ bersumber dari APBN dan APBD, sehingga harus disesuaikan rencana strategis Kabupaten Bogor. ”Supaya APBD menyesuaikan lah,” katanya. (yok/py)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here