METROPOLITAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengklaim, sistem zonasi bisa memperkecil celah terjadinya praktik jual beli ”bangku kosong” saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi praktik tak terpuji tersebut.

”Kita perbaiki dari tahun ke tahun. Tahun ini (celah jual beli bangku kosong) kita perketat,” kata Muhadjir usai acara ’Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran 2019’ di gedung A Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (9/1). Dengan diterapkannya sistem zonasi, diharapkan bisa memperkecil peluang melakukan jual beli bangku kosong di PPDB. Meski tidak menutup kemungkinan, upayaupaya tercela tersebut masih akan terjadi di PPDB 2019.

”Masih ada, tapi bisa kita minimalisasi. Dengan sistem zonasi, yang kita utamakan adalah mereka yang tinggal di radius terdekat dengan sekolah, sehingga tidak bisa orang luar masuk,” tegas Muhadjir.

Pelajar dari luar daerah sulit masuk ke sekolah apabila tak tercantum di Kartu Keluarga. Namun, ada kuota 20 persen yang dikhususkan untuk keluarga miskin. Ada ketentuan, siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu tak perlu lagi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). (mi/yok/py)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here