METROPOLITAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bogor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aisah Nurhayati, kemarin. Hasilnya, Aisah terbukti melakukan pelanggaran administrasi atas prosedur pancalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Meski demikian, keputusan ter­sebut tak lantas membuat Aisah langsung dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT). Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Divisi Penindakkan Pelanggaran Abdul Haris mengata­kan, ada empat poin hasil putusan sidang. Selain terbukti melanggar administrasi, Bawaslu memerinta­hkan perempuan yang maju di Da­pil III ini melakukan perbaikan pa­ling lambat Senin (11/2) mendatang. Jika tidak, pencalonan Aisah akan dicoret. “Hasil keputusan kedua itu terlapor harus menyerahkan SK pen­gunduran diri yang tidak dapat di­tarik kembali sebagai anggota BUM­Des. Paling lambat harus diserahkan ke Bawaslu pada 11 Februari. Jika tidak, maka akan berujung pada poin ketiga hasil sidang yaitu pembatalan terhadap kepesertaannya sebagai caleg,” jelas Haris.

Untuk itu, Bawaslu juga telah me­minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor untuk membatalkan terlapor jika tidak melaksanakan ha­sil putusan tersebut. Menurutnya, empat poin itu menjadi dasar putusan Bawaslu. Selain itu, pertimbangan lainnya karena ada fakta-fakta dari dua versi yang ditemukan dalam sidang-sidang sebelumnya. “Misalnya versi pelapor bahwa pada 3 Desember lalu ia terlibat dalam pencairan dana BUM­Des di Bank BJB. Sementara ia juga sudah mendapat surat pemberhen­tian sejak Juli 2018. Ada lagi pernya­taan lisan dan tulisan pada 1 Juli dari terlapor ke kepala desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Aisah Nurhayati me­rasa bersyukur bisa memenangkan putusan dan batal dicoret. Ia hanya perlu menyerahkan SK pengunduru­an dan pemberhentian dari BUMDes ke KPU. “Putusannya Alhamdulillah Ais menang dan besok disuruh sera­hin surat pengunduran diri dan SK pemberhentian ke KPU,” ujar Aisah.

Aisah sendiri membantah jika masih menjabat pengurus BUMDes. Sebelum mendaftar menjadi caleg, dirinya su­dah menyatakan mengundurkan diri per Juli 2018. Namun, saat itu BUMDes-nya memang belum berjalan. “Saat itu kepala desa memang sempat minta dibantu dicairkan lantaran be­lum ada pembentukan struktur, per­gantian SK dan lainnya. Aisah pun sempat bilang ke kepala desa sudah tidak di BUMDes lagi. Akhirnya hanya membantu mencairkan dana untuk BUMDes saja,” pungkasnya. (fin/c/ els/run)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here