Bupati Angkat 2.122 Guru Honorer

by -1 views

METROPOLITAN – Dibukanya lowongan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak jadi kesempatan Bupati Bogor Ade Yasin mengusulkan tenaga pendidik.

Dari total kuota yang diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sebanyak 2.209 orang,  lebih dari 96 persennya diperuntukan guna memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan usulan Kebutuhan PPPK 2019 yang diajukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membagi lowongan PPPK dalam tiga formasi. Di antaranya, 2.122 untuk tenaga pendidik alias guru, 37 orang untuk tenaga medis kesehatan dan sisanya 50 orang untuk menempati posisi sebagai penyuluh pertanian.

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku tak mau kehilangan kesmepatan untuk mengusulkan kebutuhan guru yang hingga kini masih menjadi PR pemerintah.

“Hari ini (kemarin, red) kami putuskan menerima kebijakan itu tanpa ditawar, dikurangi apalagi ditolak. Kami ingin merespon cepat. Untuk mengakomodir suara-suara K2 yang ingin segera diangkat,” ungkap Ade.

Ia pun mengaku sudah memikirkan terkait dengan anggaran untuk pembayaran tenaga PPPK yang ditaksir mencapai Rp100 miliar.

“Itu akan diambil dari APBD. Nanti bisa dari efisiensi program, kegiatan tidak terealisasi ataupun overtarget pendapatan,”ujar Ketua DPW PPP Jawa Barat. .

Untuk anggaran tersebut, yang paling memungkinkan dialokasikan di anggaran perubahan. Mengingat mepetnya waktu jika harus masuk di anggaran murni. Walaupun dibebankan ke pemkab, dirinya optimis APBD bisa menutup biaya untuk PPPK.

“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas, dari guru-guru. Kalau ngomongin kualitas pendidikan, tentu gurunya harus sejahtera. Nah sekarang ibarat gayung bersambut. Bupati merespon, mudah-mudahan dewan mendukung anggarannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor Dadang Irfan menuturkan, pihaknya sudah mengirimkan surat respon ke Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk teknisnya, masih harus menunggu kebijakan dari pemerinta pusat.

“Kan tes-nya nasional oleh panselnas. Kami fasilitator aja. Panitia dari sana. Termasuk bahasan batas usia, karena di pusat belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis)-nya,” terangnya.

Pihaknya berharap, syarat nantinya tidak seperti penerimaan CPNS lalu, karena berbeda dan untuk batasan usia, bisa lebih tinggi dari batasan CPNS.

“Honorer yang bisa ikut itu yang tercatat di BKN. Saat ini jumlah K2 jumlahnya 3012 orang. Nanti semua ikut seleksi, yang diterima sesuai kuota. K2 yang tidak lolos CPNS, bisa masuk,” tandasnya.

Sedangkan untuk gaji, dia memastikan jumlahnya sama dengan cpns di golongan yang sama. Hanya saja, tidak ada pensiun untuk tenaga PPPK. “Pengangakatan berdasarkan profesionalisme. Gajinya langsung segitu karena tidak ada pra-jabatan. Intinya kami masih tunggu juklak juknis-nya dulu,” tuntasnya. (ryn/c/feb)