Catatan Kritis di Hari ‘Penjajahan’ Pers Nasional

by -6 views

METROPOLITAN – Hari ini insan pers Tanah Air kembali memperingati Hari Pers Nasional (HPN). Kendati masih menuai kontroversi soal penetapan tanggalnya, peringatan itu tetap meriah. Hampir setiap tahun selalu menghadirkan presiden Republik Indonesia serta sejumlah petinggi negara.

Judulnya HPN, namun yang hadir hanya sekelompok wartawan konstituen Dewan Pers. Sayangnya pers di luar itu begitu luas dan besar, tidak terlibat dan dilibatkan di dalamnya.

Labelnya nasional tapi kenyataannya hanyalah kelompok konstituen yang hadir dan itu fakta bukan hoaks. Terlepas dari itu, sedikit menengok ke belakang sejak 1999, pers Indonesia seolah terbebas dari belenggu tirani Orde Baru.

Masih sulit dilupakan, pemberedelan media massa di era Orde Baru merupakan sejarah kelam dunia pers Tanah Air. Departemen Penerangan Republik Indonesia di zaman itu tak jarang memberedel media massa yang pemberitaannya dianggap kerap menyudutkan penguasa dan pemerintah.

Majalah Tempo, Harian Sinar Harapan, Harian The Jakarta Times, Tabloid Detik, Harian KAMI, Harian Indonesia Raya, Harian Abadi, Harian Wenang, Harian Pedoman, Majalah Ekspres, Harian Pemuda Indonesia, Tabloid Monitor, Harian Nusantara & Harian Suluh Berita (terbitan Surabaya, red) dan Harian Mahasiswa Indonesia (terbitan Bandung) adalah sederetan media cetak yang mengalami nasib diberedel pemerintah Orde Baru ketika itu. Sejak reformasi, Departemen Penerangan pun sudah terkubur dalam-dalam bersama sejarah kelam masa lalu. Namun sekarang ini ‘hantu’ Departemen Penerangan itu sepertinya sudah mulai bangkit lagi dan bermetamorfosis dengan wujud baru bernama Dewan Pers.

Bahkan bentuknya lebih menakutkan lagi. Jika dulu yang paling ditakuti pers hanyalah pemberedelan media, tetapi sekarang justru praktiknya lebih parah lagi dari itu. Wartawan dan media yang berani melawan penguasa dan pengusaha lewat kontrol pemberitaannya, tak jarang diganjar terali besi alias bui lewat selembar surat rekomendasi Dewan Pers.

Buktinya, sebuah berita di Kalimantan Selatan yang ditulis wartawan bernama Muhammad Yusuf ternyata seharga nyawanya. Sungguh miris dan sungguh memprihatinkan. Begitu mahalkah harga sebuah berita yang harus dibayar dengan nyawa seorang wartawan?.

Sayangnya, rekomendasi ‘pencabut nyawa’ Dewan Pers masih dianggap biasa oleh pemerintah. Dewan Pers dan Komnas HAM pun bereaksi seolah hanya sebatas bersenandung ‘di kamar mandi’ menyuarakan kejadian tersebut. Sesudah itu diam seribu bahasa.

Dan kini jelang HPN, insan pers dibuat heboh dengan rencana Diskusi Publik bertema ‘Memberantas Jurnalis Abal-abal’. Sederetan pembicara bakal dihadirkan, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Tidak penting siapa pembicara di dalamnya, namun pihak terselubung di balik diskusi tersebut justru yang menarik perhatian. Ternyata ada Dempol Institute di belakangnya. Institusi yang jelas bukan organisasi pers. Independensi Dewan Pers patut dipertanyakan.

Tak sedikit yang mengkritik habis-habisan diskusi yang bertema penghinaan terhadap jurnalis tersebut. Semua itu sebetulnya tidak penting dibahas karena yang menggelar kegiatan tersebut hanyalah sekelompok konstituen Dewan Pers. (*/mam/run)