METROPOLITAN – Lembaga pemantau pemilu Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitridi menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat tidak mempublikasikan data Laporan Penyumbang Sementara Dana Kampanye (LPSDK) secara utuh. KPU hanya mempublikasikan aspek kepatuhan peserta pemilu. Tidak disertai data asal sumbangan dan jumlah sumbangan serta pengalokasian dana tersebut.

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar dianggap tidak mengawasi secara faktual kondisi laporan penyumbang sementara. Yang dilakukan Bawaslu hanya melihat administrasi rekapan LPSDK secara administratif. Kondisi ini dinilai akan sangat menyulitkan untuk memastikan keabsahan dan validitas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “KPU dan Bawaslu Jabar tidak memberikan treatmen yang jelas terhadap LPSDK. Banyak hal yang tidak wajar dan tidak tepat dalam LPSDK baik itu parpol, caleg, maupun tim kampanye daerah,” kata Direktur DEEP Yusfitriadi.

Ia mengatakan, kedua penyelenggara pemilu tersebut belum mempublikasikan Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit dana kampanye. (fin/b/els/run)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here