METROPOLITAN – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019 seolah menjadi ala­san digalakkannya kembali pembangunan di sejumlah sek­tor. Penataan transportasi umum, sampah, kebersihan kota, Pe­dagang Kaki Lima (PKL), pena­taan ruang publik, transfor­masi budaya dan reformasi birokrasi hingga penanggulangan kemiskinan merupakan enam poin program yang termaktub dalam RPJMD Kota Bogor.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kota Bogor, Erna Herna­wati, mengatakan, secara garis besar pembangunan yang dila­kukan Pemkot Bogor sudah sesuai RPJMD. Walaupun pada pelaksanaannya belum optimal karena terbentur sejumlah kendala di lapangan.

”Secara umum semua sudah berjalan sesuai rancangan yang ada. Meski belum semuanya terlaksana dengan baik lanta­ran masih dalam proses program berkelanjutan dan bertahap,” katanya kepada Metropolitan, kemarin. Arah pembangunan Kota Bogor tahun ini, sambung Erna, pemkot lebih fokus me­realisasikan janji wali kota.

”Secara keseluruhan tahun ini arah pembangunan Kota Bogor lebih pada janji wali kota yang belum tercapai se­suai RPJMD terakhir pak wali kota. Ada yang sudah digulirkan, tapi belum optimal, karena tahun ini dan tahun sebelum­nya banyak agenda politik serta ada beberapa RPJMD yang harus rampung tahun ini,” ka­tanya.

Tak hanya itu, sambung dia, tahun ini Pemkot Bogor juga berencana bakal menata pusat kota, khususnya di seputaran Istana Bogor. Pedestrian dan transportasi merupakan sejum­lah poin yang bakal menjadi prioritas utama orang nomor satu di Kota Hujan itu. “Untuk 2019 banyak yang menjadi prioritas pembangunan, salah satunya pedestrian yang ber­kesinambungan,” ungkapnya.

Tahun ini juga, sambung dia, pemerintah Kota Hujan ber­niat membangun pedestrian demi memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Pedestrian tersebut nantinya akan dibangun berdasarkan pembagian wi­layah. Pembangunan pede­strian di pusat kota dirasa sangat penting, mengingat Istana Bogor berlokasi tepat di pusat pemerintahan Kota Hu­jan.

“Wilayah satu dari Jalan Su­dirman, Pemuda, Kesehatan hingga Jalan Ahmad Yani. Wi­layah dua, dari Jalan Dadali menuju Ahmad Yani dan kem­bali ke Sudirman,” imbuhnya.

Bukan cuma menata pusat kota semata, sambung dia, Pemkot Bogor juga sudah meng­gelontorkan anggaran untuk mengentaskan wilayah kumuh yang tersebar di sejumlah ke­lurahan di enam kecamatan se-Kota Bogor.

Informasi yang dihimpun dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, anggaran sebesar Rp1,9 miliar sudah disiapkan untuk menekan wilayah kumuh Kota Bogor. Bahkan, dalam waktu dekat kegiatan bertajuk ‘pembangunan sarana dan prasarana pemukiman pada kawasan pemukiman padat kumuh’ itu bakal segera terea­lisasi.

Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Bogor, Sendhy Pratama, berharap, disperumkim tak hanya fokus dalam menyele­saikan satu kasus. Ia meminta disperumkim bisa mengguna­kan anggaran tersebut dengan bijak dan tepat sasaran.

“Secara umum disperumkim masuk kategori enam dinas dengan anggaran terbesar, tapi mereka juga harus bijak dalam penggunaannya. Peruntukannya harus tepat sasaran, tak hanya fokus pada kawasan kumuh saja,” singkatnya.(ogi/c/yok/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here