Target Perbaiki Regulasi Ambigu Di Bogor

by -4 views

METROPOLITAN – Aripudin, seorang advokat yang hijrah ke dunia politik. Keputusan ini ia ambil dengan tujuan ingin memperbaiki regulasi di Kabupa­ten Bogor. Sebab, bagi caleg DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 2 itu, masih ada beberapa regulasi yang dianggap ambigu atau tumpang tindih selama ini. Lantas, seperti apa regulasi yang ingin diperbaiki kader Partai Demokrat Kabupaten Bogor? Berikut petikan wawancara Harian Metropolitan bersama Pembina Sembilan Bintang Law Office tersebut:

Sejak kapan Anda aktif di dunia advokat?

Aktif sejak lulus mengikuti pendidi­kan khusus profesi advokat di Ikadin Bogor pada tahun 2005. Dari situ saya mulai ikut-ikut magang di kantor ke­pala senior hingga hari ini memben­tuk kantor sendiri bersama rekan-rekan di Kantor Hukum Sembilan Bintang Law Office.

Lalu, aktif di parpol sejak kapan?

Kalau di partai politik (parpol), saya aktif sejak tahun 2008. Sempat men­jadi juru bicara calon Bupati Bogor independen, H Maman Daning tahun 2008. Kemudian, ikut menjadi kon­testan di Pileg 2009 dan 2014 Kabu­paten Bogor melalui Partai Golkar. Namun, memang nasib belum men­ghantarkan saya duduk mewakili ma­syarakat di parlemen. Akan tetapi, pada tahun ini saya ikut kembali mengikuti bursa Pileg 2019 melalui Partai Demokrat.

Apa alasan Anda mengikuti kem­bali Pileg 2019?

Majunya saya dan kemudian bersung­guh-sungguh ingin duduk di legislatif bukan semata-mata karena ambisi, melainkan karena sebuah pengabdian. Sebab, saya melihat komposisi legisla­tor kita yang ada saat ini, jujur saya ka­takan, SDM-nya perlu lebih ditingkatkan lagi. Bukan saya merasa mampu, te­tapi memang harus ditingkatkan lagi SDM-nya, sehingga kebijakan atau produk-produk hukum berupa regu­lasi seperti Peraturan Daerah (Perda) itu betul-betul bisa dirasakan manfaat­nya oleh masyarakat.

Regulasi seperti apa yang menurut Anda harus diperbaiki?

Pertama kaitan Perda Ketertiban Umum (Tibum) di Kabupaten Bogor yang jelas-jelas regulasinya harus di­perkuat lagi. Karena, selama ini tugas dan fungsinya terlihat ambigu. Se­perti contoh kasus, ada anak-anak muda yang meminum-minuman ke­ras di pinggir jalan dan meresahkan.

Tetapi, tindakan yang dilakukan pe­negak hukum terlihat seperti ambigu. Karena, aparat kepolisian akan bertindak jika memang ada korban atau tindak kriminal yang terjadi (jika tidak ada, aparat kepolisian tidak memproses dan mengembalikan ke Perda Tibum). Maka, ini yang harus diperkuat lagi ke­wenangan yang diberikan terhadap Penegak Perda di Kabupaten Bogor.

Adakah yang lainnya?

Kemudian, fakta hari ini masih ba­nyak lahan-lahan fasos fasum atau prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang seharusnya jadi ruang terbuka hijau, namun pemanfaatannya disa­lahgunakan. Maka, regulasi-regulasi seperti ini harus diperkuat lagi. Khu­susnya, bagi Penegak Perda di Kabu­paten Bogor.

Bagaimana dengan tata wilayah?

Penatawan wilayah juga ini harus menjadi perhatian. Sebab, faktanya masih ada tumpang tindih yang ter­jadi di Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. Dimana, kawasan pemukiman pen­duduk dengan daerah industri atau pun pertanian tidak tertata dengan baik atau tidak teratur.

Seharusnya, Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor bisa memperhatikan ini. Jangan buat, regulasi ini seperti kitab suci yang tidak bisa di rubah. Sebaiknya, penetapan RTRW harus bisa memperhatikan mulai dari sisi letaknya, kemu­dahan hingga kepan­tasan yang ada di wilayah.

Kemudian, ada­kah terobosan atau perubahan yang ingin Anda wujud­kan?

Sebenarnya, alasan lain saya maju di Pileg 2019 Kabupaten Bogor ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bogor Timur, kaitan wacana pemeka­ran wilayah. Sebagai pri­bumi Bogor Timur, saya bukannya ti­dak setuju dengan wa­cana ini. Te­tapi, buat kami akselerasi pembangunan itu lebih utama ke­timbang merealisasi wacana pemekaran.

Karena, percuma kalau pemerintah merealisasi pemekaran tetapi pembangunan wilayah di Bo­gor Timur tidak ditingkatkan. Bagi saya pribadi, pemekaran bukanlah sebuah jawaban melainkan hanya sebagai komoditas politik elit-elit saja. Karena, masyarakat tidak me­nanti pemekaran melainkan pemerataan pembangu­nan. Maka, inilah yang ingin saya perju­angkan ke depan­nya.(rez)