METROPOLITAN – Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang kini masih digarap di DPR RI terus mendapat penolakan dari musisi hingga seniman di tanah air. Ratusan seniman, musisi jalanan dan pegiat musik di Kota Bogor pun menggelar aksi damai penolakan RUU Permusikan di Tugu Kujang, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin.

Dalam orasinya, mereka menolak diberlakukan RUU Permusikan yang tujuan awalnya untuk men­gatur tata kelola industri dan pendidikannya, namun malah membatasi proses kreatif dan berkesenian para musisi. Apalagi, ada pasal karet dalam RUU Permusikan yang berdampak bisa menghilangkan kebebasan berekspresi dalam bermusik.

Pendiri Rumah Kreatif dan Kebun Sastra Kota Bogor, Heri Syahnilla, mengatakan, aksi damai ini merupakan gerakan jiwa dari seniman dan musisi Kota Bogor untuk menolak RUU yang tengah diu­sulkan DPR RI. ”Saya menilai RUU Permusikan cacat dari segi naskah akademik. Itu bisa memati­kan ekosistem permusikan musisi di tanah air,” terangnya.

Terlebih, sambung Heri, di dalamnya ada pasal karet yang mengatur kebe­basan dalam berkarya, se­hingga sangat merugikan seniman dan musisi. Karya seni merupakan kemerde­kaan dan spirit hati dalam menyuarakan persoalan di masyarakat. Apa yang dilihat dan terjadi selama ini di tengah masyarakat, oleh se­niman dan musisi kerap diimplementasikan ke se­buah goresan karya seni.

”Ketika sebuah ruang gerak kreatif dibatasi, itu yang jadi masalah. Kita minta RUU Per­musikan dihapus, karena sangat membatasi ruang gerak dalam berkreatif kami,” ung­kapnya. Salah seorang mu­sisi jalanan, Bonet, mengung­kapkan, dalam RUU Permu­sikan di dalamnya ada Pasal 5 dan 50. Isinya mengarah tentang pembungkaman ke­bebasan musisi dalam berka­rya. ”RUU ini tidak bermutu dan lebih ke arah pembodo­han dan kita seperti dikebiri, tidak bisa menyuarakan per­juangan dan suara hati,” te­gasnya.

Senada, Ketua Komunitas Penyanyi Jalanan (KPJ) Kota Bogor, Rizal Ucok, menam­bahkan, tak hanya aksi damai dan long march dari Tugu Kujang ke Taman Ekspresi Sempur. Dalam waktu dekat, pihaknya juga bakal menda­tangi anggota DPRD Kota Bogor untuk menyuarakan penolakan RUU Permusikan.

Apalagi, sambung dia, di Pasal 50 RUU Permusikan, di dalamnya ada pembatasan tentang kebebasaan musisi dalam menyuarakan isu-isu kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Jika RUU diber­lakukan, maka seniman dan musisi yang kerap mengaung­kan kesenjangan sosial ke­pada pemerintah terancam dipenjara.

”Ada 19 pasal karet dalam RUU Permusikan yang nota­bene sangat mengganggu musisi jalan. Itulah alasan kami menolaknya,” tukasnya. (ads/c/yok/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here