METROPOLITAN – Konstelasi politik jelang pemilu 2019 diprediksi mulai memanas. Dalam sepekan belakangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor menerima tiga laporan dari warga terkait penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Komisioner Bawaslu Kota Bogor Divisi Penindakkan Pelanggaran Firman Wijaya mengatakan, tiga laporan yang masuk terkait Pasal 280 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dua laporan itu diduga melanggar Pasal 1 Huruf C dan D Pasal 2018 yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Sementara yang lainnya terkait penyebaran hoaks salah satu calon presiden.

“Jadi kalau mau dijumlahkan, untuk minggu ini sudah masuk tiga laporan. Satu sudah diregister dan dilakukan tindak lanjut, sementara dua lainnya akan diproses dalam waktu dekat ini,” kata Firman usai melakukan pemeriksaan, kemarin. Menurut Firman, laporan yang sudah teregister yaitu laporan dengan nomor 03/LP/PL/Kota Bogor/13.04/III/2019. Pelapor atas nama Dianawati merupakan calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) III.

Ia melaporkan E karena dianggap telah menyebarkan berita bohong yang di dalamnya ada indikasi hasutan dan mengadu domba serta menyerang kehormatan orang dan peserta pemilu. Berita bohong tersebut disebar terlapor di salah satu grup WhatsApp bernama Yasmin Sholehah.

“Tadi kami memeriksa terlapor dengan inisial E. Karena masih dalam proses pemeriksaan, kami belum bisa mengekspos lebih jauh identitas terlapor. Pasal yang diduga dilanggar yaitu Pasal 280 Ayat 1 Huruf C dan D JO Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta,” terangnya.

Saat ini, Bawaslu Kota Bogor telah memintai sejumlah keterangan dari pelapor, terlapor hingga saksi-saksi. Pelapor sendiri diperiksa Bawaslu selama dua jam 40 menit dengan 28 pertanyaan di kantor Bawaslu Kota Bogor, Rabu (13/3).

Permintaan keterangan itu dilakukan setelah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan pembahasan pertama beberapa waktu lalu dan memutuskan laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil. “Jumat (15/3) rencananya kami melakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu untuk menyimpulkan apakah sudah melanggar ketentuan. Poin pemeriksaan kali ini apakah terlapor seorang caleg atau tim kampanye peserta pemilu. Itu yang sedang kami gali,” ungkapnya.

(fin/run)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here