METROPOLITAN – Masa jabatan di­rektur utama (dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang akan habis satu bulan lagi, ternyata tidak bisa sembarangan diisi pejabat. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat. Ia mengaku telah menyiapkan sejumlah persyaratan yang nanti akan menjadi dasar utama, pemi­tan yang nanti akan menjadi dasar utama, pemilihan orang nomor satu di RSUD Kota Hujan tersebut. “Untuk kla­sifikasi utama bagi seorang dirut adalah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Fungsional. Semua itu sudah diatur se­suai aturan yang berlaku,” kata Ade.

Menurut dia, saat ini sosok Dewi Basmala cukup baik men­jadi dirut RSUD, namun ka­rena dia bukan dari PNS Fungsi­onal, maka tidak bisa melanjut­kan lagi menjadi seorang dirut. “Dirut sekarang terbentur aturan dan tidak bisa menca­lonkan lagi,” ujarnya.

Bukan hanya dari PNS, dalam aturan baru juga dijelaskan PNS Fungsional adalah harga mati bagi seorang dirut RSUD. Aturan ini sendiri dikarenakan status RSUD sama dengan tingkat eselon II atau setara kepala dinas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Ko­ta Bogor, Rubaeah, mengaku belum mengetahui secara pasti aturan yang baru terse­but. Namun secara pribadi pihaknya menyerahkan se­cara penuh kebijakan tersebut kepada wali kota beserta sekda kota Bogor. “Secara umum kami akan tetap mengik­uti aturan yang berlaku,” sing­katnya.(ogi/c/yok/py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here