METROPOLITAN – Pemilu 2019 17 April mendatang tinggal menghitung hari. Penyelenggara pemilu pun terus memantapkan persiapan hajatan akbar pesta demokrasi lima tahunan itu. Di luar itu, lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menilai masih ada sejumlah potensi masalah yang belum terselesaikan hingga kini.

Direktur DEEP Yusfitriadi mengatakan, potensi masalah yang masih cukup besar di antaranya soal integritas penyelenggara pemilu, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), tahapan pungut hitung yang delegitimasi hingga potensi masalah pada tahapan rapat umum.

Menurutnya, potensi masalah itu terlihat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara, termasuk di KPU Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Lelaki yang akrab disapa Kang Yus itu menjelaskan, ada tiga masalah yang perpotensi mendelegitimasi atau pembatalan. Pertama, masih banyak warga yang belum memiliki KTP elektronik. Kedua, pemilih pindah memilih sangat banyak, sementara surat suara cadangan terbatas. Terakhir, penghitungan suara yang berpotensi besar melewati pukul 00:00 WIB pada 17 April 2019.

“Itu semua berpotensi melanggar undang-undang, sehingga berpotensi hasil pungut hitung tidak legitimate atau memiliki kedudukan hukum,” kata Kang Yus kepada Metropolitan. Soal masih banyaknya warga yang belum memiliki KTP-el, Kang Yus berharap penyelenggara pemilu bisa meminta jaminan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kedua lembaga itu harus memastikan masalah tersebut bisa diatasi dan mengeluarkan data warga yang belum memiliki KTP-el.

“Untuk soal pindah memilih, sampai saat ini belum ada kepastian datanya. Jadi bisa banyak atau bisa banyak banget, sementara cadangan surat suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar enma lembar,” terangnya.

Kang Yus melanjutkan, dalam kondisi seperti ini perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) sebagai payung hukum. Namun, Perppu juga harus dikeluarkan dengan cepat. Untuk itu, dirinya menyarankan simulasi dilakukan tidak hanya di Bogor untuk menjadi landasan pengajuan Perppu jika potensi masalahnya memang besar. “Kalau soal integritas penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mempunyai peta potensi itu agar bisa terdeteksi segera penyelenggara yang berpotensi tidak netral,” pungkas Kang Yus.

(fin/run)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here