Kota Hujan Idola Gepeng

by -

METROPOLITAN – Fasilitas Umum,Pedestrian, bahu jalan hingga pusat keramaian adalah lokasi favorit Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bogor. Hampir 80 persennya dihuni PKL lengkap dengan PMKS.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Dimas Tiko, mengakui PKL dan PMKS masih mendominasi sejumlah fasilitas umum (fasum) di Kota Bogor.

“Dalam menangani PKL dan PMKS perlu memperhatikan se­jumlah poin penting. Sinergitas antardinas dan perangkat daerah, pemetaan dan penataan kawasan hingga pencegahan adalah faktor penting dalam menekan kehadiran PKL,” bebernya.

Dimas menilai secara garis besar sejumlah wilayah yang sudah di­tertibkan terkadang butuh penga­wasan agar PKL dan PMKS tak datang kembali. Selain penanga­nan, penjagaan hingga pencegahan diperlukan juga suksesi permasa­lahan ini. “Jangan sampai pener­tiban tanpa ada solusi. Kalau se­perti ini terus pasca ditertibkan, mereka bisa kembali datang,” bebernya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail, me­nilai, keberadaan PKL dan PMKS secara umum tak bisa dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat. Terutama hadirnya PKL di sejum­lah fasilitas umum, seperti jalur pejalan kaki hingga badan jalan merupakan bentuk ketidakmam­puan pemerintah dalam menga­komodasi masyarakat. “Pemerin­tah belum mampu menyediakan tempat layak bagi mereka, karena intinya PKL itu melakukan per­niagaan dengan cara lebih dekat dengan pembeli,” bebernya. Dalam permasalahan PKL, pemkot seha­rusnya bisa menyediakan tempat layak bagi mereka berjualan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Azrin Syamsudin, mengungkapkan, se­cara umum PMKS di Kota Bogor didominasi warga luar Kota Hujan. “Kalau berdasarkan data kami, rata-rata mereka bukan warga asli Bogor,” ungkapnya.

Secara garis besar, pengasilan PMKS dalam satu hari menyentuh angka Rp250.000 per hari. “Menge­mis, ngamen dan lain sebagainya, merupakan cara mudah menda­patkan uang. Hanya bermodalkan keprihatian dan belas kasihan pengguna jalan sudah bisa dapat­kan uang,” jelasnya.

Ia mengaku kesulitan dalam me­nangani permasalahan PMKS di Kota Bogor lantaran hampir setiap PMKS punya pola tersendiri. “Se­tiap PMKS pasti punya pola sen­diri, jadi sudah ada jadwalnya. Jam segini harus ke mana dan mangkal di mana,” katanya.

Tak hanya itu, lemahnya penega­kan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan So­sial ditengarai salah satu alasan menjamurnya PMKS di Kota Bogor. “Kalau untuk pidana itu bukan ranah kami, karena kami hanya rehabilitasi semata,” tutupnya. (ogi/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *