Pemdes dan Perumahan Cuek

by -

METROPOLITAN – Ketakutan masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan dari proyek pembangunan Perumahan Harmoni di Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, akhirnya terjadi. Berkurangnya sumber mata air milik warga sekitar kini tengah terjadi dan menjadi polemik tersendiri bagi warga.

Bahkan, ancaman longsor masih terus menghantui masyarakat di Kampung Tonggohkober, RT 02/02, yang berlokasi tepat diatas megaproyek Perumahan Harmoni. Tak hanya berdampak negatif terhadap pemukiman dan lingkungan sekitar, izin Perumahan Harmoni di Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, yang diduga bermasalah ternyata memang benar adanya.

Hal tersebut diakui langsung oleh salah satu warga Kampung Kober RT 0, Rosyid. Selama dirinya tinggal di wilayah itu, ia beserta warga lainnya sama sekali tidak pernah didatangi perwakilan dari RT, RW, pemerintah desa, hingga pengembang, terkait permohonan izin lingkungan pembangunan perumahan. Tak hanya izin perumahan Harmoni, warga juga tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan perumahan lainnya di seputaran wilayah tersebut.

“Dilereng sebelah sana, tanah juga sudah mulai retak-retak, seperti mau amblas dan longsor. Kampung kami memang dikelilingi perumahan, tapi kami sama sekali tidak merasa dimintai izin lingkungan oleh pihak manapun,” tutur Rosyid saat ditemui wartawan koran ini, kemarin. Pria yang sudah tinggal selama 17 tahun di Kampung Kober Tonggoh itu juga mengaku, kaget tiba-tiba proyek pembangunan perumahan Harmoni dimulai.

“Kami tidak tahu sama sekali soal izinnya, karna memang tiba-tiba berdiri saja. Jangankan Perumahan Harmoni, Perumahan Residence yang di sana juga kami tidak tahu, tiba-tiba ada saja,” bebernya. Menurutnya, warga juga sempat mengadukan hal tersebut kepada kepala desa. Namun apa yang dilaporkannya kepada orang nomor satu di Desa Gunungsari tersebut, seolah tak digubris, bahkan terkesan diacuhkan tanpa ada solusi yang jelas.

“Kita juga sudah banyak mengeluhkan kepada kepala desa, tapi tanggapannya seperti itu,” akunya. Rosyid menilai, baik kepala desa maupun pihak pengembang, seolah terlalu menggampangkan akan nasib puluhan kepala keluarga yang berada di lokasi tersebut. “Kok kades malah kaya gini tidak pro dengan rakyat. Seharusnya pihak pemerintah desa merangkul masyarakat, bukan malah ada masalah menjauh, dia kan pemimpin kami disini.

Ditambah lagi pihak pengembang yang tidak bagus komunikasi dengan masyarakat sini,” akunya. Hal senada juga disampaikan salah satu warga Kampung Tonggoh Kober RT 02 RW 02, Desa Gunungsari, Soleh. Menurutnya, ini semua bukan semata-semata demi kepintingan pribadi maupun materi. Tapi bagaimana pengembang, dapat menjalin komunikasi dengan baik dan sehat dengan warga pribumi yang sudah lebih dahulu menempati tempat ini.

Adanya dugaan tulis tonggong dalam proses izin lingkungan proyek pembangunan Perumahan Harmoni, tentu sangat disayangkan olehnya. Tak hanya merugikan warga, pengaruh sosial serta dampak lingkungan pun pasti akan ditimbulkan seiirng berjalannya waktu.

“Izin lingkungan kok ke RT 03 RW 02 yang lokasinya jauh dari pembangunan. Kalau mau minta izin, datang ke kami kepada warga RT 02 RW 02, yang memang sangat berdekatan dengan pembangunan perumahan,” tutupnya dengan nada kesal. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengembang maupun pemerintah desa terkesan enggan memberikan tanggapan, saat Metropolitan mencoba menghubungi.

(ogi/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *