METROPOLITAN – Wali Kota Bogor, Bima Arya, menerima penghargaan dari Ombudsman RI yang dinilai telah memberikan kepatuhan dan kompetensi pada bidang pelayanan perizinan sepanjang 2018. Penghargaan tersebut diberikan di sela peringatan Hari Jadi Ombudsman RI ke-19 di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Senin (11/3).

Selain Kota Bogor, penganugerahan Kompetensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Pemerintah Daerah Terpilih itu juga diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banyumas, Gunungkidul dan Bantul. Kota Bogor sendiri meraih nilai kepatuhan 86,49 dan nilai kompetensi 89,67.

Keenam daerah tersebut berhasil mendapatkan nilai tertinggi terhadap pelaksanaan perizinan dari 265 pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang dilakukan lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut.

Bima Arya menyebut, reformasi birokrasi yang dilakukan terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilatarbelakangi karena maraknya pungutan liar (pungli) ketika itu.

“Saya pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pihak yang menjual nama wali kota untuk bayar perizinan. Jadi, Rp10 juta katanya diminta oleh oknum di bidang perizinan untuk wali kota. Ini persoalan yang paling utama dan paling serius, makanya setelah itu saya bertekad untuk benahi sistemnya,” kata Bima.

Kemudian, lanjut Bima, sistem tersebut didorong untuk dilakukan proses perizinan secara online. “Jadi meminimalkan faktor manusia, memastikan aspek waktu, aspek tarif, harus ada kepastian disini,” ucapnya. “Revolusinya progresif di perizinan. Sekarang hampir semua sudah online, disamping itu kami juga awal Juli nanti akan resmikan Mall Pelayanan Publik,” lanjutnya.(tib/ rez)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here