METROPOLITAN – Perebutan lahan makam warga dengan PT MNC Land, anak perusahaan PT MNC Group di Kampung Ciletuhhilir, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, belum menemui titik akhir. Proses eksekusi lahan makam pada akhir Januari yang melibatkan muspika serta polres dan kodim, dianggap janggal lantaran Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi dasar tak pernah ditunjukkan perusahaan.

Kuasa hukum warga, R Anggi Ismail, mengatakan, pe­mindahan makam tidak se­mudah yang dibayangkan. Tidak bisa hanya karena satu orang yang mengklaim ahli waris, kemudian begitu saja dilakukan eksekusi. Bahkan alat-alat negara terlibat ‘menga­mankan’ eksekusi.

“Dengan selembar kertas pernyataan di atas materai, permohonan tersebut lekas diamini tanpa pertimbangan hukum yang akurat dan kom­prehensif. Padahal, pemohon harus mengumpulkan semua ahli waris lalu dimusyawarah­kan sampai ada kata sepakat secara tertulis dari semua ahli waris,” katanya.

Setelah itu, sambung dia, harus ada permohonan ke muspika yang kemudian diserahkan ke­pada DPRD Kabupaten Bogor serta bupati agar mendapat izin berkekuatan hukum, sesuai PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pema­kaman, sehingga kehadiran alat negara sangat tidak diperlukan dalam proses ini.

“Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi saat PT MNC Land asyik menggunduli lahan yang diduga belum berizin, karena letak makam berada di tengah-tengah megaproyek,” katanya. Menurut dia, seketika pemohon sanggup melakukan permo­honan alat negara, di samping perkara ini tidak menyentuh sedikit pun ranah konflik. Pe­mohon juga tidak melakukan proses mediasi dan sikap yang arogan. “Muspika dan mus­pida bergegas melangkah cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang bakal ter­jadi. Ini menjadi pertanyaan kami,” paparnya.

Apalagi saat eksekusi, sambung dia, terjadi ‘salah angkut’ yang menyebabkan ahli waris yang asli mempertanyakan hal itu. Namun lagi-lagi tumpul ka­rena saat memberikan laporan, ditolak mentah-mentah pihak kepolisian.

“Kuasa hukum Bu Iyum (war­ga yang makam anaknya dip­indah tanpa sepengetahuannya, red) akan mengadukan seluruh aparat yang terlibat saat ekse­kusi ke Propam Mabes Polri serta mengadukan perlakuan Pepen (pemohon eksekusi) yang diduga melakukan pencurian terhadap jenazah anak Bu Iyum ke Bareskrim Polri,” tegasnya.

Sebelumnya, warga yang be­rang sempat membuat aksi di depan Mako Polres Bogor hingga Istana Negara di Ja­karta. Aparat hukum dan wi­layah seperti kecamatan dan desa dianggap tidak mengu­tamakan kepentingan masy­arakat dan terkesan memen­tingkan kepentingan korpo­rasi. Bahkan, saat warga curhat ke DPR RI, wakil rakyat itu berjanji bakal menindaklanju­tinya dengan mendatangi lo­kasi sengketa. Surat terbuka kepada presiden pun sudah dilayangkan.

Menanggapi kisruh dan ke­kecewaan warga soal perebutan lahan makam yang ada sejak 1834 itu, Danrem 061/Surya­kancana, Letkol Inf Novy Hel­mi, mengaku belum mengeta­hui permasalahan tersebut. Terlebih, adanya kekecewaan warga dan ahli waris terhadap muspika dan muspida, baik polres dan kodim.

Dengan wajah bingung, Novy bertanya balik kepada awak media terkait persoalan di se­latan wilayah Kabupaten Bogor tersebut. ”Di Cigombong? Ma­salah apa ya itu,” katanya. Ia mengaku belum ada infor­masi apa pun yang datang ter­kait persoalan agraria ini, baik dari bawahan atau dari ekster­nal. ”Belum ada informasi ke saya. Masalah apa itu ya?” ucapnya.(ryn/c/yok/py)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here