9 Desa Di Botim Tak Setujui Pemekaran?

by -

METROPOLITAN – Pembahasan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur kini terparkir di meja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bogor. Padahal, rencana pemekaran ini sudah mendapat restu Bupati Ade Yasin dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Atas kondisi ini, Presidium Pemekaran Bogor Timur mewanti-wanti anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2014- 2019 segera menyelesaikan pembahasan DOB Bogor Timur sebelum masa bakti berakhir Agustus 2019. ”Anggota dewan yang kini masih punya waktu kerja empat bulan diharapkan bisa segera menyelesaikan tugasnya,” papar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Presidium Pemekaran Bogor Timur, Alhafiz Rana, kemarin.

Pada Mei 2019 bertepatan dengan selesainya tugas pansus, sambung dia, sudah ada titik terang soal rencana pemekaran DOB Bogor Timur hingga bisa masuk tahapan paripurna. ”Harusnya diselesaikan dulu pembahasan di tingkat pansus hingga diparipurnakan bersama bupati dan bisa segera diusulkan ke Pemprov Jabar,” urainya.

Sehingga, sambung Rana, tak ada alasan bagi anggota DPRD, terutama yang tergabung dalam tim pansus ‘lepas tangan’ atau menunda pembahasan DOB Bogor Timur ini. ”Memang masih ada beberapa beberapa desa yang belum memenuhi Surat Keputusan Musyawarah Desa (SKMD). Kami ingin pastikan Mei itu selesai. Jadi, Juni bisa diparipurnakan untuk diusulkan ke gubernur Jawa Barat,” ungkap Rana.

Tercatat, ada sembilan desa yang belum merampungkan SKMD, yakni Desa Gunungputri, Wanaherang, Cikeas, Tlajungudik, Cicadas, Nagrak, Kembangkuning dan Leuwikaret. Sedangkan lokasi ibu kota diputuskan di Kecamatan Jonggol. ”Maret sudah selesai. Alhamdulillah semua mendukung,” paparnya. (wil/rb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *