MASA TENANG: Bawaslu Kota Bogor menertibkan APK, kemarin. Bawaslu meminta peserta pemilu tidak melakukan kampanye selama masa tenang.

METROPOLITAN – Masa tenang pemilu 2019 sudah dimulai sejak kemarin. Segala macam bentuk kampanye tidak lagi diperbolehkan dan berimplikasi serius jika dilanggar. Tak tanggung-tanggung, sanksinya masuk pidana. Untuk itu semua pihak harus waspada dan jeli di menit-menit terakhir jelang pemilihan 17 April mendatang.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor Ahmad Fathoni mengatakan, ada tiga hal yang menjadi fokus pengawasan di masa tenang. Pertama, Bawaslu memastikan tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apa pun.

Fathoni menjelaskan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh untuk mengantisipasi peserta pemilu bandel yang kampanye secara diam-diam atau dikemas lewat kegiatan-kegiatan lain.

Jika hal itu dilanggar, sanksi pidana menunggu. Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Pasal 492 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

“Nggak boleh kampanye dalam bentuk apa pun. Termasuk pemasangan APK, APK itu bagian media kampanye, maka sanksinya juga sama. Karena ini masa tenang, tidak boleh ada yang melakukan kegiatan atau memasang apa pun yang mengandung citra diri,” jelas Fathoni.

Selain memastikan tidak ada kampanye di luar jadwal, Bawaslu juga fokus pada pengawasan potensi politik uang dan tidak ada penyebaran uajaran kebencian, provokasi maupun hasutan. Pengawasan dilakukan Bawaslu dengan melakukan patroli selama 24 jam di seluruh wilayah secara bergantian.

“Kami mengadakan patroli pengawasan, dari pagi hari sampai malam dan pagi lagi ada yang piket keliling wilayah. Jadi full 24 jam patroli. Kami memastikan di masa tenang ini masing-masing peserta pemilu berprinsip pada asas kepatuhan,” kata Fathoni. Senada, Bawaslu Kabupaten Bogor juga melakukan patroli intens selama masa tenang. Seluruh anggota mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa dan TPS dikerahkan untuk mengawasi segala bentuk kerawanan.

“Tiga potensi yang kerap terjadi selama masa tenang kami awasi mulai dari Alat Peraga Kampanye (APK), politik uang hingga penyebaran isu SARA,” tandas Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah. Di hari pertama masa tenang kemarin, Bawaslu Kota dan Kabupaten Bogor menurunkan APK di seluruh sudut wilayah. Bawaslu belum bisa memastikan berapa APK yang diturunkan lantaran masih diinventarisasi. (fin/run)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here