Cuma 27 Pengembang Serahkan Fasos-fasum

by -

METROPOLITAN – Kesadaran pengembang perumahan terhadap penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Kota Bogor rupanya masih rendah. Menurut data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, dari 200-an perumahan yang tersebar seantero Kota Hujan, baru ada 47 pengembang yang menyerahkan fasos-fasum kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Permukiman (Perumkim) pada Disperumkim Kota Bogor, Herman Rusli, mengatakan, pihaknya tengah meng-update data terbaru soal keberadaan perumahan terstruktur dan penyerahan fasos-fasum kepada pemkot. Sebab, jumlah 200-an perumahan itu ada beberapa yang dulunya masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor. ”Bahkan, pada 2018 saja cuma satu pengembang yang menyerahkan fasos-fasum. Kendala di antaranya soal beberapa dulu masuk kabupaten (Bogor), proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN)-nya lama. Belum lagi banyak perumahan yang ditinggal pengembang,” terang Herman saat ditemui di kantornya, kemarin.

Herman menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan surat-surat untuk diberikan kepada pengembang agar secepatnya mengurus proses penyerahan fasos-fasum. Kecuali terhadap perumahan yang dulu masuk bagian Kabupaten Bogor. Jika nanti pengembang ingin menyerahkan lahan, pihaknya terlebih dulu mengundang pihak terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPN hingga Bagian Hukum Pemkot Bogor. ”Lalu, kita verifikasi ke lapangan, sesuaikan siteplan sekaligus melihat kondisi eksisting. Kalau rusak, kita buat surat lagi ke pengembang untuk diperbaiki dulu sebelum diserahkan. Karena kita baru menerima kalau fasos-fasum dalam kondisi baik. Setelah semua oke, baru kita buat berita acara serah terima,” paparnya.

Pria berkumis itu melanjutkan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 yang mengatur soal fasos-fasum memang belum ada sanksi tegas bagi pengembang yang belum menyerahkan PSU. Idealnya, perumahan menyerahkan fasosfasum satu tahun setelah perumahan terjual atau rampung pembangunannya. ”Jenisnya bisa jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), lahan ibadah dan pendidikan. Ya baru sanksi administrasi saja. Tahun ini kita kejar lebih banyak pengembang yang menyerahkan PSU,” ujarnya. (ryn/c/yok/py)h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *