METROPOLITAN – Masa kampanye memang sudah berakhir pada Sabtu (13/4). Namun dua hari jelang pemilihan legislatif, tidak sedikit calon anggota legislatif (caleg) yang masih kasak-kusuk serta melakukan politik uang demi mendongkrak suara agar mulus mendapat kursi sebagai wakil rakyat. Bahkan para caleg membanderol satu suara mulai dari Rp20 ribu sampai Rp50 ribu.

Seperti diakui caleg incumbent dari Dapil I yang mengaku masih melakukan politik uang, meski berkampanye di waktu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tiga bulan terakhir. Menurutnya, melakukan politik uang atau serangan fajar jauh lebih efektif untuk mendongkrak suara. “Kita sama-sama tahu bahwa masih ada hal itu terjadi. Cuma tergantung kita menyikapinya. Lagian ini hal biasa buat kita-kita,” ujar salah satu caleg yang namanya enggan dikorankan.

Uang yang diberikan kepada masyarakat cukup variatif, mulai dari Rp30 ribu sampai Rp50 ribu, tergantung dari dapil mana caleg tersebut maju. Untuk Dapil I yang tak jauh dari pusat pemerintah dengan pola pikir masyarakat yang sudah berkembang, ia mengaku memang perlu merogoh kocek yang cukup banyak.

Berbeda dengan dapil yang jauh dari pusat pemerintah, menurutnya, itu jauh lebih hemat karena satu suara dapat dibanderol mulai dari Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. Hanya saja perlu pengawasan dari timses agar masyarakat tersebut benar-benar memilih caleg yang telah memberinya uang. “Kalau nggak dikawal bisa milih yang lain. Makanya harus dikawal sampai hari H. Bahkan di Pileg ini untuk dapat satu kursi kurang lebih bisa habis Rp2 M,” katanya.

Senada diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin. Ia mengaku tak aneh dengan hal tersebut. Karena dengan politik uang mampu meraup suara rakyat di detik-detik akhir masa pencoblosan akan dimulai. Politisi PPP itu mengaku masih menemukan beberapa caleg yang mempersiapkan amunisi untuk ‘bagi-bagi’ di detik-detik akhir sebelum pencoblosan. Jujur saya katakan, (serangan fajar, red) memang masih efektif,” terangnya saat dikonfirmasi Metropolitan, beberapa waktu lalu.

Hal itu bukan tanpa sebab. Yuyud mengatakan, beberapa survei yang ia ketahui hasilnya menunjukkan bahwa faktor uang menjadi cukup dominan atau efektif dalam menghasilkan dukungan politik dari masyarakat pemilih. Pria yang kini masih duduk sebagai ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor itu menambahkan, hal tersebut menjadi keprihatinan tersendiri lantaran cara itu semakin gencar dilakukan. “Dan memprihatinkannya adalah, sepertinya cara itu semakin masif dilakukan orang-orang yang membutuhkan dukungan elektoral masyarakat,” paparnya.

Yuyud pun setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini masuk ranah tersebut. Meskipun diakuinya gerak langkah penegak hukum terkendala berbagai keterbatasan. Sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus hadir dan aktif dalam mengawasi potensi serangan fajar di berbagai wilayah. “Bawaslu dan jaringan penegak hukum, terutama penegak hukum pemilu, harus semakin aktif,” jelasnya.

Terpisah, caleg di Dapil V Agus Irwansyah juga mengakui hal yang sama. Ia mengaku masih menemukan politik uang di lapangan, terlebih yang dilakukan caleg-caleg baru. Meski demikian, ia tak ambil pusing dengan adanya politik uang jelang pemilihan. “Semuanya sudah memilih caranya masingmasing. Ada yang menggunakan uang, ada juga yang menggunakan kedekatan kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengakui selama melakukan kampanye di Dapil V, tidak semua masyarakat berharap meminta uang. Sebab, menurutnya, masih ada beberapa wilayah yang benar-benar tidak memikirkan uang untuk memilih wakil rakyatnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Yusfitriadi menilai potensi politik uang di pemilu 2019 kemungkinan bakal semakin menjadi, tak terkecuali di Kabupaten Bogor. Setidaknya ada empat hal yang menyebabkan praktik haram tersebut memuluskan langkah para calon.

Pertama, parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang sangat tinggi yaitu 4 persen akan memaksa partai politik (parpol) melakukan segala cara di menit-menit terakhir atau masa tenang untuk mengejar target tersebut.

Kedua, Kabupaten Bogor termasuk pemilih yang paling besar di seluruh Indonesia untuk tingkat kabupaten/kota. Kondisi itu menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu lumbung suara untuk menaikkan elektabilitas di atas empat persen. “Secara otomatis, Kabupaten Bogor akan menjadi sasaran. Politik uang dengan menggunakan uang dan materi lainnya menjadi senjata di masa tenang ini,” kata Yusfitriadi yang juga Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP).

Ketiga, para caleg maupun yang lainnya akan memaksimalkan upaya memengaruhi pemilih dengan menggunakan logistik yang dipunya. Terakhir, tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden jelas sudah memetakan indikasi kekalahan di Bogor.

Sementara itu, Bawaslu Kota dan Kabupaten Bogor mengaku politik uang menjadi salah satu fokus pengawasan selama masa tenang.

“Kami mengadakan patroli pengawasan dari pagi sampai malam dan pagi lagi. Ada yang piket keliling wilayah. Jadi full 24 jam patroli. Kami memastikan di masa tenang ini masingmasing peserta pemilu berprinsip pada asas kepatuhan,” kata Komisioner Bawaslu Kota Bogor Ahmad Fathoni.

Senada, Bawaslu Kabupaten Bogor juga melakukan patroli intens selama masa tenang. Seluruh anggota, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa dan TPS, dikerahkan untuk mengawasi segala bentuk kerawanan.

“Tiga potensi yang kerap terjadi selama masa tenang kami awasi mulai dari Alat Peraga Kampanye (APK), politik uang hingga penyebaran isu SARA,” tandas Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah. (fin/mam/run)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here