Ini Daftar Masalah Pemilu Versi DEEP

by -2 views

METROPOLITAN – Lembaga pemantau pemilu Kemitraan Pemberdayaan Demokrasi dan Pemilu (DEEP) merilis hasil pemantauan selama pemilihan di Kabupaten Bogor. Ditemukan, temukan masalah yang ditemukan mulai dari masalah logistik hingga persetujuan.

Untuk urusan logistik, DEEP mengeluarkan banyak ditemukan kekurangan surat suara di banyak TPS. Misalnya relawan DEEP temukan di TPS 40 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang kekurangan surat suara untuk presiden sebanyak 27, DPR-RI 28, DPD-RI 36, DPRD Jabar 108 dan DPRD kabupaten sebanyak 36. Jumlah total akumulatif kekurangan surat suara di TPS ini berjumlah 199 surat suara. “Ini yang kemudian menjadi proses penghentian pencoblosan yang sangat krusial,” kaat Yusfitriadi.

Selanjutnya DEEP juga menemukan kotak suara untuk DPRD kabupaten yang tidak tersegel di TPS 16 Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang. Ketika disetujui, seluruh petugas KPPS menyatakan tidak tahu tentang hal itu. Sementara itu, sangat multisafsir di tengah masyarakat.

Untuk masalah teknis dan peraturan, DEEP temukan perbedaan nomor data TPS yang dipublikasi di laman KPU dengan nomor data TPS di domisili pemilih. Meskipun hal itu dapat diatasi dengan mudah, namun jika jumlah kesalahannya besar, maka juga akan merepotkan proses pemilihan jalan.

“Ada juga TPS yang mulai buka tidak tepat waktu pada pukul 07:30 dan pukul 08:00 WIB. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan KPU yang telah ditentukan. Lalu keterlambatan peserta dan penyelenggara pemilu seperti perwakilan dan pengawas TPS dan terakhir garis koordinasi Bawaslu Kabupaten Bogor ke tingkat pengawas TPS yang masih belum selesai terkait dengan legalitas pemantau yang telah disetujui oleh Bawaslu RI, ”terangnya.

Untuk itu, DEEP meminta KPU Kabupaten Bogor segera menginventarisasi pertanyaan yang muncul dari proses pemungutan dan perhitungan suara agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid. Selain itu, DEEP juga meminta Bawaslu Kabupaten Bogor segera menindaklanjuti segala bentuk temuan yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan berbagai temuan dan meminta kepada Bawaslu dengan cara dan prosedur yang konstitusional dan tidak terprofokasi,” tandasnya. (sirip / lari)

Loading...