METROPOLITAN – Dari jumlah 4,5 juta warga Kabupaten Bogor yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), baru 3,5 juta orang yang terdaftar sebagai peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Artinya, ada 20 persen warga Bumi Tegar Beriman atau tak kurang dari 968.000 orang yang belum terdaftar sebagai peserta. Hal itu rupanya memancing reaksi anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi Wibhawa, mengatakan, ada tiga poin utama yang disoroti terkait kebijakan soal kesehatan masyarakat ini. Pertama, munculnya data bahwa persentase warga yang belum terkaver BPJS Kesehatan itu ada di kisaran 20 persen. Ini seharusnya menjadi cambuk bagi pihak terkait agar program tersebut lebih efektif. “Memang masih sangat tinggi (warga yang belum terkaver BPJS Kesehatan, red), jadi langkah BPJS untuk sosialisasi harus diperkuat,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin. Kedua, sambung Egi, harus ada penguatan di bagian validasi data. Sebab, dari pengalaman dirinya turun ke lapangan di daerah pemilihan (dapil)-nya, banyak warga Kabupaten Bogor yang sudah terdaftar, tetapi belum memiliki kartu dan kesulitan mendapat informasi soal berbagai kebijakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor atau BPJS Kesehatan. “Artinya, data 20 persen itu kan berdasarkan fakta basis data BPJS. Tapi ada masyarakat di bawah yang merasa belum memiliki BPJS, jumlahnya jauh lebih besar lagi. Karena banyak yang sudah terdaftar di BPJS, tapi dia nggak punya kartu. Maksudnya tidak ada informasi bahwa dia terdaftar.

Terutama yang BPJS-nya dibiayai pemerintah,” terang politisi PDI Perjuangan itu. Terakhir, Egi melihat hal itu berkaitan dengan volume anggaran bagi warga yang BPJS-nya dibiayai pemerintah daerah. Ia mengakui DPRD Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan anggaran untuk BPJS yang dibiayai pemerintah agar lebih banyak warga yang terkaver layanan kesehatan subsidi ini. “Kita (DPRD Kabupaten Bogor, red) terus mengupayakan itu agar angka yang terkaver makin banyak. Kan banyak yang keberatan kalau bayar, apalagi warga miskin yang harus dibiayai pemerintah,” terangnya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor mencatat hingga 2018 jumlah penduduk yang mendiami Bumi Tegar Beriman sebanyak 5.840.907 jiwa. Dari jumlah itu, 4.527.891 orang di antaranya masuk warga wajib memiliki kartu KTP elektronik (KTP-el). Namun dari jumlah itu baru 3.559.861 orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Artinya, kurang lebih hampir 1 juta jiwa atau tepatnya 968.030 orang yang seharusnya mendapatkan layanan BPJS kesehatan namun tak tercover layanan pemerintah di bidang kesehatan itu. Atau sekitar 20 persen dari jumlah yang seharusnya tercover BPJS, namun tidak mendapat pelayanan tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP), Samriste Pakpahan, mengatakan, hingga 30 Maret 2019 warga kabupaten yang punya luas 298 hektare itu sudah ada 3.559.861 peserta. Menilik data yang ada, yakni 4.527.891 orang yang memiliki KTP-el, ada 986.000 orang yang belum terakomodasi BPJS. Padahal, pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan pendaftaran ’jemput bola’ ke berbagai pelosok wilayah Kabupaten Bogor. ”Sosialisasi itu terus, selama satu minggu saja kita keliing ke 15 desa se-Kabupaten Bogor. Ada tiga tim yang turun.

 Sosialisasi program dan pendaftaran on the spot,” paparnya. Masih banyaknya warga yang belum terkaver BPJS Kesehatan, menurut dia, bukan karena luasan wilayah Kabupaten Bogor yang mencapai 2.664 kilometer persegi, namun karena banyak warga yang ’enggan’ ketika tahu ada biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan layanan BPJS. ”Luas wilayah nggak kendala, karena kita ada tim yang turun setiap harinya. Justru, sosialisasi dan pendaftaran sering terjadi. Pas pemaparan mereka semangat, pas tahu harus bayar, nah di situ langsung bubar perlahan. Bilangnya juga ’oh kirain yang gratis itu, tahunya bayar’. Kebanyakan begitu,” jelasnya. Untuk itu, sambung dia, setiap hari peserta memang bertambah. Sedangkan data wajib KTP-el hanya di-update per akhir tahunnya. Ia pun optimis selisih 20 persen yang ada bisa ’mendekati’ pada akhir tahun. ”Data bertambah terus, jumlah di akhir tahun. Ya optimis terus bertambah,” pungkasnya. (ryn/c/yok/ py)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here