KPU Terima 2.767 Rekomendasi PSU, PSL dan PSS

by -3 views

METROPOLITAN – Di tengah pekerjaan yang seabrek pasca-pemilihan umum (pemilu) serentak 17 April lalu, petugas pemilu masih harus menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sedikitnya ada 2.767 rekomendasi dari Bawaslu untuk KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dari 2.767 itu, KPU sudah melaksanakan 1.511 PSU, PSS dan PSL.

”Total dari tiga jenis pemungutan suara yang harus dilaksanakan lagi itu saat ini sudah mencapai 2.767. Dari 2.767, yang sudah dilaksanakan KPU sebanyak 1.511. Itu bervariasi, baik dari PSU, PSS, PSL ya. Itu sudah kita tindak lanjuti sebanyak 1.511,” kata Arief di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

KPU berharap bisa melaksanakan PSU, PSL dan PPS paling lambat sepuluh hari setelah rekomendasi dari Bawaslu diterima. Berdasarkan data KPU, ada 393 TPS yang harus melaksanakan PSU, sepuluh TPS sudah melaksanakan dan sisanya 383 TPS belum melaksanakan pencoblosan ulang.

Sementara itu, 2.302 TPS direkomendasikan digelar PSS. Dari 2.302 TPS itu, sebanyak 1.488 TPS sudah dilakukan PSS, sedangkan 814 TPS belum digelar PSS. Adapun 72 TPS direkomendasikan digelar PSL. Dari 72 TPS itu, 13 TPS sudah dilakukan PSL dan 59 TPS belum digelar PSL. Daerah yang direkomendasikan digelar kembali PSU, PSL dan PPS berada di 31 daerah dan tersebar di beberapa wilayah. Beberapa di antaranya Kalimantan Timur, Papua, Jambi, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Kemudian Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, NTT, Maluku Utara, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Bali, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Riau.

Terkait pemilu ulang tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak memberikan anggaran tambahan. Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN Kita, edisi April 2019.

”Pagu KPU untuk satu tahun ada kegiatan personal dan lapangan. Itu sudah diperhitungkan secara total. Kalaupun ada tambahan kegiatan, ada pengulangan pemilihan, tidak banyak dampak tambahan anggarannya. Itu masih mencukupi dari pagu,” ujarnya.

Namun apabila memang memerlukan anggaran tambahan, menurut Askolani, KPU dapat mengusulkan kembali pada kuartal III-2019. ”Jadi dia bisa pakai pagu yang sudah ada. Minggu-minggu ini KPU akan evaluasi dan lihat apakah sampai kuartal ketiga pagunya cukup apa tidak. Kalau sekarang pandangan kami masih cukup,” ujarnya. (de/cn/feb/run)