Lebih Cepat, Lebih Baik

by -1 views

METROPOLITAN – Di tengah persoalan yang terjadi usai pemilihan umum (pemilu) berlangsung serentak 17 April lalu, sejumlah pakar politik mulai bersuara terkait pelaksanaan pesta demokrasi. Pengamat Politik dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Sofyan Sjaf, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat penghitungan suara hasil pemilu 2019. Hal itu untuk menghindari pertentangan antar-dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang saling mengklaim menang. ”Beberapa quick count (hitung cepat, red) dari lembaga survei yang memenangkan salah satu capres dianggap kubu lawan tidak representatif. Sangat berpotensi pertentangan di masyarakat terjadi,” ujarnya di Bogor, Jumat (19/4).

Bukan hanya hitung cepat dari lembaga survei, menurut dosen Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB itu, real count dari KPU juga berisiko serupa jika tidak dilaporkan secara merata dan cepat. Karena dari sekitar 800 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia, KPU melaporkannya secara terpusat di Jakarta. ”Perlu pertimbangan membagi wilayah kewenangan. Misalnya wilayah timur dibagi dua, tengah dibagi dua. Jadi punya garis koordinasi KPU melaporkan secara cepat,” ujar Sofyan.

Ia menganggap kondisi ini rawan membuat kegaduhan di masyarakat. Terlebih mengenai opini-opini di media sosial yang bisa menyulut satu sama lain yang berbeda pandangan. ”Semakin orang menunggu kepastian itu, semakin kemudian membuat penasaran. Dan ketika cocok bergembira, tapi ketika tidak cocok jadi pertanyaan besar,” tuturnya.

Meski begitu, ia optimistis aparat gabungan dari TNI-Polri bisa mengamankan situasi pascapemilu seperti sebelum pelaksanaan sampai pada hari pencoblosan. ”Sejauh ini TNI dan Polri masih berada dalam koridor institusi ingin mengamankan. Selama TNI dan Polri berperan, jadi chaos tidak mungkin lah ya,” harapnya.

Sofyan juga berpesan kepada masyarakat agar sabar menunggu hasil keputusan resmi dari KPU mengenai siapa pemenang dari pemilihan presiden (pilpres) 2019. Begitu pula untuk masingmasing tim pemenangan kedua kubu capres-cawapres.

”Saya kira masing-masing tim harus menahan diri, tunggu saja KPU. Karena KPU berhak melegitimasi siapa yang menang dan tidak,” tegasnya. Pandangan lain juga disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mikhael Bataona. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu dinilai terlalu rumit hingga menyisakan banyak persoalan di lapangan.

”Mengapa saya katakan rumit, karena waktu pencoblosan plus lamanya waktu penghitungan suara yang bisa memakan waktu hingga pagi hari. Artinya mulai dari tanggal 17 sampai 18 April,” kata Mikhael. Akibatnya, menurut Mikhael, kejadian itu berdampak pada banyak hal. Selain sangat berbahaya dari aspek rentan kecurangan, stamina pun bisa sangat terkuras. Dalam hal ini, Mikhael menyebut stamina para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), saksi partai, aparat keamanan dan yang terlibat dalam pesta demokrasi itu.

Selain itu, lanjut Mikhael, isu pemilihan calon anggota legislatif menjadi tenggelam. Padahal pileg merupakan bagian penting dari pemilu.

Hilangnya isu pileg karena tingginya pamor pemilihan presiden dan wakil presiden. Pileg yang juga vital untuk memilih para wakil rakyat itu tidak lagi menarik dan hilang nilai pentingnya bagi demokrasi Indonesia.

”Padahal pileg adalah penopang utama keberlangsungan negara demokratis. Jadi dari aspek prosedur, pemilu ini tidak meningkatkan asas keefektifan. Dan dari aspek kualitas, saya kira model pemilu ini tidak meningkatkan cara berdemokrasi kita,” ujar Mikhael.

Mikhael menilai pemisahan pilpres dan pileg, seperti disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, sebagai hal yang rasional. Sebab basis argumentasi itu, menurut Mikhael, ada pada data dan fakta.

”Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pemilu pada 2024 nanti,” ujar Mikhael.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan, sistem pemilu serentak antara pilpres dengan pileg harus dipisahkan kembali di pemilu 2024.

Menurut Jusuf Kalla, dampak dari pemilu serentak ini adalah kurangnya atensi dari masyarakat terhadap pileg. Padahal pemilihan legislator tidak kalah pentingnya dengan pilpres, mengingat pileg menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan.

Dari pengamatan selama masa kampanye tujuh bulan dan di hari pemungutan suara, Rabu (17/4), Jusuf Kalla menilai perhatian masyarakat terkuras pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, pelaksanaan kampanye antara pilpres dan pileg berlangsung bersamaan. (re/feb/run)