Mendikbud: Setiap Sekolah Wajib Taati Zonasi PPDB 2019

by -1 views
DAFTAR: Seorang pelajar saat mendaftar sekolah ke SMP.

METROPOLITAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi, menjelaskan, sistem zonasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa menjadi acuan sekaligus memetakan persoalan pendidikan di daerah. “Dengan sistem zonasi, akhirnya kita akan tahu persoalan pendidikan. Misalnya terkait sebaran dan kualitas guru, sarana dan prasarana (gedung sekolah, red) maupun kurikulumnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Muhadjir meminta zonasi PPDB 2019 ditaati semua sekolah negeri. Sebab, zonasi PPDB bisa mengetahui persoalan pendidikan yang dihadapi di daerah. Ia mencontohkan di satu kecamatan, ternyata SMP-nya kurang. Sehingga banyak siswa di wilayah tersebut yang terpaksa sekolah di tempat lain.

”Kalau ke daerah biasanya saya sambil melihat kondisi di lapangan. Misal ada sekolah yang ternyata gurunya semua Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi ada sekolah lain di kecamatan yang PNS-nya hanya kepala sekolah. Sedangkan guru-gurunya masih honorer. Padahal, harusnya berimbang,” tuturnya.

Sejak Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB dikeluarkan pada Januari 2019, ada waktu lima bulan untuk asistensi PPDB di provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Bahkan di Kemendikbud sekarang ada semacam unit yang memantau/asistensi mengenai zonasi PPDB di daerah. Dengan harapan ditaati karena manfaatnya banyak. ”Jika tidak ditaati, semua instrumen dari Kemenkeu bisa dipakai Kemendikbud terkait anggaran sebagai reward (penghargaan) dan punishment (hukuman),” tuturnya.

Jika dilanggar, sambung Muhadjir, pasti ada sanksi yang diberikan pada daerah bersangkutan. Mulai dari teguran, peringatan keras hingga penanganan khusus yang berkaitan dengan anggaran. ”Kami juga punya data soal kepala daerah yang peduli maupun yang tidak peduli terhadap pendidikan. Jadi, bisa diketahui mana daerah yang perlu diintervensi Kemendikbud,” pungkasnya. (in/feb/py)