METROPOLITAN – Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menyelenggarakan acara launching dan talkshow bersama sejumlah mahasiswa dan kaum milenial di Caffe Viesta, Jalan Siliwangi. Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan literasi pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 17 April 2019.

Direktur DEEP Jawa Barat Yusfitriadi menyebutkan bahwa DEEP hadir di tengah masyarakat untuk memberi pendidikan politik. Sebab kecerdasan apa pun bentuknya jika tidak berdasarkan pendidikan maka itu tidak akan muncul.

”Mustahil kecerdasan bisa muncul tanpa adanya pendidikan. Baik kecerdasan ekonomi, budaya termasuk kecerdasan dalam politik, itu perlu melalui pendidikan. Saat ini kita berusaha menuntun masyarakat agar menjadi cerdas,” tuturnya kepada awak media, Minggu (14/4).

Menurutnya, dalam memberikan edukasi, banyak cara yang dapat dilakukan. Seperti memanfaatkan forum warga, pengajian, majelis taklim, kelompok pemuda, komunitas, mahasiswa dan lainnya. Namun ia menilai KPU belum bisa memanfaatkan peluang tersebut.

”KPU maupun yang lainnya belum terlihat memanfaatkan itu dalam memberikan edukasi. Karena itu kami berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat karena kami mendambakan sekali pemilih bisa cerdas dan bertanggung jawab dengan pilihannya,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator DEEP Kabupaten Sukabumi Dendi Rosadi menyebut bahwa kegiatan yang mengusung tema ’Demokrasi Elektoral, Menakar Kecerdasan Warga Negara, Memperkuat Sistem Pemantauan’ itu selain memberikan literasi juga berupaya mendorong KPU mempersiapkan hajat lima tahunan. Sehingga dapat diakses semua golongan masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas.

”Jangan sampai lokasi pemungutan suara tidak dapat diakses disabilitas karena tempatnya yang tidak memadai. Semisal tidak bisa masuk kursi roda dan lain sebagainya. Jadi KPU perlu mempersiapkan tempat yang strategis agar bisa diakses semua masyarakat tanpa terkecuali,” jelasnya.

Pihaknya pun meminta KPU mengizinkan para saksi mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Masyarakat juga berhak meminta pengulangan apabila terjadi kesalahan dalam pencoblosan. Misalnya masyarakat hendak mendukung paslon A malah mencoblos paslon B.

”Para pencoblos dapat diberikan satu kesempatan apabila salah dalam proses pencoblosannya. Ya itu bisa diulang lagi karena ada kesempatan satu kali. Namun yang jadi pertanyaan saat ini, KPU apakah sudah menyosialisasikannya kepada masyarakat atau belum. Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya,” tutupnya. (dna/ade/feb/ run)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here