Pansus DOB Botim Dikejar Deadline

by -7 views

METROPOLITAN – Hingga kini, pembahasan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur masih berada di meja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bogor. Namun, pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019 seakan menghambat proses tersebut. Bahkan, ada kemungkinan anggota DPRD yang kini duduk di kursi legislatif, tidak kembali terpilih pada periode mendatang. Presidium Pemekaran Bogor Timur pun mewanti-wanti, agar anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 segera menyelesaikan pembahasan DOB Bogor Timur sebelum masa bakti berakhir, Agustus mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Presidium Pemekaran Bogor Timur, Alhafiz Rana, mengatakan, angggota dewan yang kini ada masih punya waktu kerja kurang lebih empat bulan lagi untuk segera menyelesaikan tugasnya. Sehingga dia berharap sudah ada titik terang terkait rencana pemekaran pada Mei mendatang, bertepatan dengan selesainya tugas pansus, serta bisa segera diparipurnakan.

“Meski nggak terpilih lagi nanti, harusnya diselesaikan dulu pembahasan di tingkat pansus ini, hingga diparipurnakan bersama bupati, untuk segera diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka kerja sampai Agustus, Juni itu pansus selesai dan bisa diparipurnakan segera,” katanya saat dihubungi awak media, kemarin. Sehingga, sambung Hafiz, tidak ada alasan bagi para anggota DPRD, terutama yang tergabung dalam tim pansus, untuk ‘lepas tangan’ atau menunda pembahasan DOB Bogor Timur ini, dengan dalih bertepatan dengan Pemilu 2019. Apalagi jika yang tergabung tidak percaya diri kembali terpilih di kursi wakil rakyat. ”Memang masih ada beberapa beberapa desa yang belum memenuhi SKMD (Surat Keputusan Musyawarah Desa, red). Kami ingin pastikan Mei itu selesai. Jadi, bulan Juni bisa diparipurnakan untuk diusulkan ke Gubernur Jawa Barat,” ungkap Hafiz. Tercatat, ada sembilan desa yang belum merampungkan SKMD, yakni Desa Gunungputir, Wanaherang, Cikeas, Tlajungudik, Cicadas, Nagrak, Kembangkuning dan Leuwikaret. Sedangkan lokasi ibukota, kata dia, diputuskan di Kecamatan Jonggol. “Maret sudah selesai. Alhamdulillah semua mendukung,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Pansus DOB Bogor Timur Junaidi Samsudin mengaku, pihaknya tengah fokus pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 dan enggan berkomentar terkait progres pansus DOB Bogor Timur yang masih dalam pembahasan. “Maaf lagi fokus pileg, nggak komen dulu ya,” ujarnya. Politisi PPP itu pernah menyebut, pansus bekerja untuk melakukan kroscek ulang atas hasil kajian yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Termasuk soal kesiapan calon ibukota hingga SKMD sebagai syarat dasar wilayah yang diajukan untuk presidium untuk bisa dimekarkan. Tim Pansus Botim bekerja secepat-cepatnya 20 hari dan selambat-lambatnya enam bulan setelah dibentuk untuk menyelesaikan kajian pemekaran wilayah Botim. Tim juga bakal mengadakan rapat kerja dan public hearing ke kecamatan-kecamatan untuk memastikan hasil kajian dan kekurangan syarat mutlak dalam pemekaran wilayah. Bisa jadi, paling lambat pada Juli 2019, hasil kajian rampung dibuat. (ryn/c/yok)