PENERIMAAN SISWA: Disdik Kota Bogor saat menerima orang tua murid yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti PPDB.

METROPOLITAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor memberikan sosialisasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada 68 kepala kelurahan dan dinas terkait se-Kota Bogor. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai PPDB 2019.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Disdik Kota Bogor, Jajang Koswara, menjelaskan, sosialisasi ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Adapun yang dititikberatkan dalam sosialisasi ini yakni terkait jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan dinas orang tua siswa.

“Kelurahan sangat berkaitan erat dengan letak zonasi siswa, apakah lokasinya sudah tepat dan sesuai zonasi sekolah yang dipilih dengan domisili siswa tersebut apa tidak. Dalam Permendikbud sudah ditetapkan zonasi siswa harus berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan yang bisa mengabsahkan status kependudukan siswa dimaksud adalah lurah setempat,” jelasnya.

Selanjutnya, sambung Jajang, bila ada KK lama yang belum diganti, sementara calon siswa sudah berdomisili di alamat itu, maka kelurahan harus mengeluarkan Surat Keterangan atau Suket, dengan catatan calon siswa harus lebih dari enam bulan berada di alamat itu. “Suket ini harus diklarifikasi lagi kebenarannya untuk menghindari KK bodong,” katanya.

Jika terbukti lurah memberikan surat keterangan bodong, Jajang mengatakan bahwa lurah bersangkutan harus berurusan dengan masalah hukum. “Kan bisa saja terjadi pungli, makanya harus dipertanggungjawabkan dengan benar,” ancamnya.

Saat disinggung soal PPDB dengan jaminan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Jajang menegaskan bahwa sesuai Pemendikibud Nomor 51 Tahun 2018, program SKTM sudah dihapuskan. “Sekarang mengacu program yang dikeluarkan pemerintah pusat, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Sejahtera (PKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tegasnya.

Jika calon siswa itu masuk ketiga program pemerintah, sementara yang bersangkutan betul-betul tidak mampu, maka SKTM bisa diberlakukan lagi. “Khusus masalah ini, keabsahan dan kebenaran SKTM itu akan disurvei kembali oleh pihak sekolah,” ujarnya.

Jajang pun akan gencar sosialisasi PPDB khusus ke instansi terkait, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, (Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sedangkan menyangkut seni akan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan instansi internal lainnya,” kata Jajang “Yang lebih khusus lagi, panduan PPDB ini kita sosialisasikan dengan jajaran kepala sekolah agar program PPDB berjalan lancar, aman dan sukses,” terang Jajang. (ber/ar/feb/py)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here