Bawaslu Jabar Nyatakan KPU Sukabumi Bersalah

by -16 views

METROPOLITAN – Bawaslu Jawa Barat menggelar sidang dugaan pe­langgaran administratif terhadap KPU Kota Sukabumi pada Jumat hingga Minggu (10-12/5). Dari hasil sidang, Bawaslu memutuskan KPU Kota Su­kabumi secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administra­tif pemilu. Buntutnya, KPU Kota Su­kabumi mendapat peringatan tertulis dari Bawaslu Jabar.

Agenda sidang pembacaan berda­sarkan laporan dengan nomor regis­ter 03/LP/PL/PROV/13.00/V/2019. Pelapor tak lain adalah salah satu caleg DPR RI dari Dapil Kota dan Ka­bupaten Sukabumi, Habib Mustofa.

Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Kota Sukabumi Divisi Teknis, Agung Dugaswara membenarkan, selama tiga hari, lima komisioner termasuk Ketua KPU dipanggil untuk mengikuti sidang di Bawaslu Jabar. Bawaslu Kota Sukabumi juga ikut hadir. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah banyaknya coretan di form C1.

”Jadi pada intinya, salinan C1 yang dipegang dari KPPS itu banyak core­tan dan ada yang tidak ada parafnya. Nah itu dipermasalahkan oleh caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 3 atas nama Habib Mustofa,” kata Agung.

”Jadi kita dapat teguran karena itu, banyak coretan itu. Yang bersangkutan melaporkan langs­ung ke Bawaslu Jabar. Kalau di Bawaslu Kota Sukabumi, itu masuknya ke Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Se­mentara di Bawaslu Jabar ma­suknya ke pelanggaran admi­nistratif. Padahal yang coretan itu sudah dikoreksi di tingkat PPK. Tapi Bawaslu Jabar punya pandangan dan pertimbangan tersendiri,” lanjutnya.

Agung menambahkan, tegu­ran tertulis dari Bawaslu Jabar ini menjadi bahan evaluasi untuk KPU Kota Sukabumi agar pada penyelenggaraan berikut­nya bisa lebih baik lagi. ”Me­skipun ini kan munculnya maladministrasi dari KPPS, tapi tetap KPPS kan bagian dari KPU. Intinya ini jadi bahan evaluasi untuk KPU Kota Su­kabumi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Ending Muhi­din mengaku sudah menerima aduan berupa surat keberatan hasil pemilu dari pihak pelapor. Bawaslu kemudian memberi­kan jawaban tertulis mengenai aduan tersebut.

Ada dua poin yang disampai­kan. Pertama agar aduan ter­sebut disampaikan di pleno tingkat Jawa Barat. Kedua agar diproses melalui PHPU di Ma­hkamah Konstitusi. ”Aduan diserahkan dua hari menjelang pleno di provinsi. Karena itu kami menyarankan agar disam­paikan ke provinsi, karena su­dah di-pleno-kan, itu sudah bukan lagi menjadi domain tingkat kota. Bawaslu Jabar juga memproses atas laporan dari caleg yang bersangkutan. Kita pada intinya sudah ber­balas melalui surat, sudah kita sampaikan jawaban secara tertulis,” pungkas Ending. (sub/rez)