Bima: Pemilu 2019 Jadi yang Paling Heboh

by -

METROPOLITAN – Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut pemilu 2019 adalah pemilihan yang paling heboh sepanjang sejarah. Bahkan, banyak yang bilang bahwa pemilu di Indonesia katanya paling rumit. Menurutnya, tidak ada sistem pemilu di dunia ini yang sama persis. Semua sistem yang ada dimodifikasi karena tidak ada ukuran pasti. Yang jelas, pemilu harus sesuai konstruksi sosiologi histori dan demografi satu bangsa. “Jadi tidak bisa menganggap Amerika keren dengan sistem pemilihan presidennya,” kata Bima saat menjadi keynote speaker pada seminar bertajuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Sabtu (25/5).

Saat ditanya perlukah evaluasi pemilu 2019 karena memerlukan waktu penghitungan yang lama dan berujung jatuhnya korban, Bima mengaku pemilu baru bisa diuji efektivitasnya minimal setelah dilaksanakan dua hingga tiga kali. Penyakitnya adalah begitu kejadian biasanya langsung dibongkar. “Pelajari berbagai macam sistem pemilu di berbagai negara. Setelah berjalan dua atau tiga kali, baru revisi kekurangannya. Jadi tidak bisa begitu ada kekurangan langsung bongkar. Fatalistik cepat dan instan,” ungkapnya.

Bima mencontohkan, sistem presidensial dengan multipartai sangat cocok diterapkan di Indonesia. Meski demikian, masih ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Pertama, masa kampanye terlalu lama. Risikonya publik jenuh dan polarisasi yang semakin menguat. Masyarakat pun lebih dominan ke pemilihan presiden (pilpres) sehingga tidak terlalu memikirkan pemilihan legislatif (pileg). “Semua fokus pada calon presiden.

Kalau menurut saya, memang harus dipastikan dulu serentak ini mau seperti apa. Jadi tidak disatukan semuanya. Pilkada juga tidak boleh disatukan dengan pemilu nasional,” terang Bima. Kedua, Bima mengaku termasuk yang berpikiran bahwa sebaiknya pileg dilakukan terlebih dulu, baru pilpres. Tujuannya agar pemilih bisa fokus memilih calon-calon legislatif yang berkualitas.

Selanjutnya adalah soal presidential threshold yang mewajibkan calon presiden diusung minimal oleh 20 persen suara. Menurutnya, angka tersebut terlalu tinggi. “Apa dasarnya ya itu, pendapat saya harus diturunkan. Saya termasuk yang meyakini turunnya 0 persen. Supaya semua partai di parlemen bisa mencalonkan presiden. Dampaknya polarisasinya akan semakin cair,” pungkasnya. (*/fin/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *