Cacat Prosedural Dikejar Deadline

by -1 views

METROPOLITAN – Penyampaian Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Me­nengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2018-2023 sempat disoal ang­gota DPRD dan disebut menabrak aturan, karena tidak melewati bahasan Badan Pembentukan Peraturan Dae­rah (Bapemperda).

Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Anwar Razak, mengatakan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sebelum masuk DPRD seharusnya masuk daftar program pembentukan perda dan bisa dimasukkan sebelum pembahasan APBD. Ia menilai ini cacat prosedural dan menyalahi me­kanisme sesuai undang-undang.

”Bisa saja kalau situasi darurat ka­rena konflik atau bencana alam, tapi kan ini tidak. Bukan tergesa-gesa juga, tapi dikejar deadline karena RPJMD harus selesai paling lama 6 bulan se­telah dilantik. Jadi, itu kesengajaan karena mau cepat selesai,” katanya.

Dalam ketentuannya, sebuah produk perda harus melalui penggodokan Bapemperda. Malah, ia menilai mes­tinya RPJMD sudah masuk Bapem­perda sejak beberapa bulan lalu untuk dimasukkan daftar Prolegda 2019. Sehingga lebih terencana dan ber­kualitas serta sesuai tata aturan. Ba­pemperda memastikan unsur kepen­tingan publik atau prioritas sudah masuk atau belum.

”Pendidikan, infrastruktur dan kualitas pendidikan, honorer, layanan perbaikan gizi untuk mengantisipasi gizi buruk, layanan kesehatan untuk kam­pung terisolir dan slum area, misalnya. Semua itu perlu di crosschek di bapemperda. Ka­lau bapperda memasukkan barang yg memang tidak ber­kualitas maka barang yg kelu­ar juga akan tdk berkualitas,” tandasnya.

Anwar juga mengingatkan, di DPRD proses ini begitu singkat dan penuh interest politik. Draft yang tidak tersaji dengan baik akan membuka ruang diskusi yang kacau, tidak tertata dan tidak sistematis. Dia pun kha­watir visi misi bupati tidak akan tampak diatur dengan skenario yang baik di draft RPJMD, yang berpotensi menimbulkan missing link. ”Bahkan berdam­pak pada tidak tercapainya target konkret dari visi misi bupati dan wakil bupati,” tegas Anwar.

Anwar melihat, ada unsur kesengajaan untuk sekedar menyelesaikan draft untuk memenuhi prasyarat undang-undang. Bahkan, draft RPJMD ditutup dari publik, apa saja yang tertera didalamnya

”Publik juga tidak tahu apakah janji-janji politik bupati dan wakil bupati, visi misi saat kam­panye, benar-benar masuk draft tersebut. Apa sudah diatur dengan skenario sistematis untuk mencapai target? Ini tertutup saat masih di pemkab. Hingga saat ini draft tidak dida­pat diakses baik secara langsung maupun lewat website pemkab,” tukasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju­tan, Raperda Ketahanan Pangan Daerah dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di gedung DPRD Kabupaten Bo­gor, kemarin. Namun rupanya penyampaian raperda ini me­nuai reaksi Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapem­perda) lantaran dianggap me­nyalahi prosedur, sehingga berpotensi cacat hukum jika nanti disahkan.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor, Usep Syaeful­loh, mengatakan, Pemkab Bo­gor melalui Badan Perenca­naan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) disebut me­langkahi dasar hukum UU No­mor 5 Tahun 2011 Pasal 17 tentang Penyusunan dan Pem­buatan Raperda.

“Proses prosedural itu nggak ditempuh eksekutif. Padahal dalam aturan saat akan meny­ampaikan raperda, disampai­kan dulu ke Bapemperda, lalu dibahas dan dikaji. Ketika se­lesai keluar rekomendasi layak atau tidak. Ini nggak, tadi kita sampaikan ini ada yang salah,” katanya.

Ia pun menyampaikan agar raperda tersebut dikaji dan ditarik terlebih dulu agar pro­sesnya benar dan sesuai aturan. Jika tidak atau tidak ada re­komendasi dari Bapemperda, maka implikasinya tidak main-main. Payung hukum yang nanti diterbitkan menjadi cacat hukum. Politisi PAN ini me­minta Bappedalitbang sebagai leading sector bertanggung jawab memperbaiki proses. Jangan semata-mata karena mengejar deadline, tidak dila­kukan secara prosedural.

“Karena prosesnya nggak di­tempuh, sejak awal tidak ada penyampaian resmi ke kami dan belum diagendakan. Ini harus jadi perbaikan ke depan­nya. RPJMD itu kan digodok jauh-jauh hari, tidak bisa men­dadak. Ini kesalahan di awal, karena melewatkan proses di Bapemperda. Deadline bukan alasan utama,” paparnya.

Sejak awal, pihaknya tidak menyangka bahwa penyam­paian raperda kemarin juga soal RPJMD 2018-2023. Apal­agi tidak ada undangan pem­bahasan koordinasi sejak awal. “Saya pikir nggak masuk, tahu­nya ada,” imbuhnya.

Usep menyebutkan kejadian ini merupakan pertama kali dalam sejarah. Sebab, dua pe­riode memimpin Bapemperda selalu prosedural alias melalui tahapan sesuai aturan.

“Bupati terdahulu selalu pro­sedural. Entah ini gegabah atau tidak. Harus diperbaiki lah,” tuntas Usep. (ryn/c/yok)