Kinerja Pemkab Pincang

by -0 views

Mendekati pertengahan tahun, minimnya serapan anggaran mengancam pem­bengkakan Sisa Lebih Peng­gunaan Anggaran (Silpa) di akhir 2019. Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, men­duga ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja Pe­merintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor belum sesuai harapan. Di antaranya soal jabatan sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Bogor yang sampai saat ini belum definitif. Belum lagi ada tujuh kursi Eselon II yang kosong lantaran ditinggal si empunya pensiun sejak tahun lalu.

PADAHAL jabatan pelaksana tugas (plt) yang diemban asi­sten Pemerintahan Kesejahte­raan Rakyat, Burhanudin, kini kembali menjadi pelaksana harian (plh) karena masa ker­ja plt sudah habis setelah tiga bulan. ”Salah satunya berdam­pak ke kinerja pemerintahan, seperti serapan anggaran atau minimnya pengajuan lelang hingga pertengahan tahun. Posisi sekda kan belum defini­tif, malah dari plt sekarang plh,” terang Iwan.

Jadi, sambung Iwan, pemkab terpaksa harus menunggu de­finitifnya status sekda lebih lama lagi. Iwan merasakan ada dampak pada direction atau penerjemahan kebijakan dari bupati atau wakil bupati ter­hadap sekda yang diperintah­kan atau diinstruksikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini belum maksimal. ”Ya karena status itu. Kini kan plt sekda ini golongan berapa, masa selevel ngasih perintah? Kan ada bahasa itu, kecuali kalau definitif pasti berbeda. Meskipun harusnya hilangkan (bahasa) itu, toh sama saja,” papar politisi Gerindra itu.

Meskipun ada beberapa ke­wenangan yang tidak bisa dila­kukan plt atau plh, baginya, posisi sekda merupakan ke­pala staf pemerintahan daerah. Jadi, kepala daerah cukup me­nyampaikan instruksi ke F3 untuk dilanjutkan ke bawahnya alias dinas sebagai pelaksana. Ketika belum definitif, sehing­ga belum maksimal dan ’kurang didengar’. ”Intinya, sekda itu perpanjangan tangan pimpinan bupati-wakil bupati, ujung tombak yang harus dihormati,” imbuhnya.

Tak hanya itu, jelas dia, be­lum definitifnya posisi sekda berdampak pada kekosongan jabatan Eselon II di tujuh SKPD di lingkungan Pemkab Bogor yang kosong ditinggal empu­nya memasuki masa purna bakti. Mereka adalah kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dis­pora), kepala Dinas Perhu­bungan (Dishub), kepala Dinas Sosial (Dinsos), kepala Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD), kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans­migrasi (Disnakertrans), ke­pala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun­gan Anak, Pengendalian Pen­duduk dan Keluarga Beren­cana (DP3AP2KB) dan staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan.

”Ini pekerjaan rumah (PR) juga, jadi makin molor,” terang­nya. (ryn/c/yok/py)