METROPOLITAN – Para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Ba­dan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor patut berhati-hati pada Ramadan kali ini. Sebab, Ke­menterian Dalam Negeri (Kemen­dagri) menerbitkan larangan ASN menerima gratifikasi, baik berupa uang, parsel, fasilitas dan pemberian lainnya terkait jabatan per 16 Mei.

Sebagai respons surat edaran Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencegahan gratifikasi jelang hari raya, Bupati Bogor, Ade Yasin, menyambut baik aturan tersebut dengan berencana menerbitkan surat edaran untuk diteruskan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Pemkab Bogor. Larangan kemen­dagri itu tertuang dalam Surat Eda­ran Nomor 003.2/3975/SJ dan Surat Edaran Nomor 003.2/3976/S yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo yang dit­ujukan kepada kepala daerah sebagai respons atas surat edaran KPK.

Rencananya surat edaran yang di­buat berisi soal larangan pejabat dan pimpinan SKPD menerima parsel atau bingkisan Lebaran 1440 Hijriah dan larangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Surat edaran itu tengah digodok dan segera diteruskan pada SKPD dalam waktu dekat. “Kan para PNS tahun ini sudah dapat THR dan gaji ke-13, jadi ya tidak boleh terima parsel lah. Surat edaran akan saya buat untuk PNS Pemkab Bogor sesuai la­rangan dari KPK,” katanya.­

Wanita berkacamata itu me­nambahkan, begitu juga dengan mobil dinas (mobdin) yang selama ini digunakan pejabat dalam bertugas. Sementara penggunaan untuk kepenting­an pribadi dalam keperluan mudik Lebaran akan dilarang sesuai arahan KPK. Surat eda­ran itu juga mencantumkan poin aturan dan sanksi yang akan diberikan pada PNS ban­del yang melanggar aturan tersebut. Ketua DPW PPP Jawa Barat itu mengakui saat ini aturan masih dirumuskan dengan SKPD terkait. “Poin-poin dan sanksi masih diru­muskan, tunggu saja nanti (penerapannya, red),” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Aset pada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupa­ten Bogor, Iman Budiana, akan fatsun dengan aturan yang di­keluarkan orang nomor satu se-Bumi Tegar Beriman itu. Meski begitu, ia mengaku ada sedikit kendala dalam penerapan aturan larangan penggunaan mobil dinas itu lantaran perlu lahan yang luas untuk memar­kirkan lebih dari 500 unit mobil dinas milik pejabat pemkab.

“Pada dasarnya kami siap, tapi ada juga pertimbangan karena butuh lahan atau tem­pat parkir yang luas untuk ra­tusan mobil dinas,” ujarnya.Belum lagi, lanjut dia, Pemkab Bogor sejauh ini belum men­galokasikan anggaran khusus untuk memusatkan parkir dan penjagaan mobil dinas serta masih menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. Sehing­ga jika nanti aturan itu diterap­kan, maka dikembalikan ke SKPD masing-masing karena BPKAD hanya mencatatkan aset, sementara tanggung jawab mobil dinas ada di masing-masing SKPD.

“Lalu SKPD menguasakan tanggung jawab kerusakan ringan dan kehilangan mobil dinas tersebut ke masing-ma­sing pengguna,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)

9

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here