PENDAFTAR TAK BISA LAGI CABUT BERKAS

by -36 views

METROPOLITAN – Meski pendaf­taran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara online, pendaftar tak akan ditampilkan se­cara real time. Pemprov Jawa Barat pun telah menggandeng Institut Tek­nologi Bandung (ITB) untuk menyi­apkan sistem informasi teknologi pada PPDB SMA dan SMK 2019.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dis­dik Jabar, Yesa Sarwedi Hami Seno, mengatakan, pada PPDB sebelumnya pendaftar ditampilkan secara real time. Hal itu membuat orang tua dan calon peserta didik tidak tenang lantaran posisinya sebagai pendaftar bisa mel­orot. Akibatnya, banyak calon peserta didik yang mencabut berkas. ”Jadi tidak ditampilkan real time supaya tidak khawatir. Pendaftar tidak diperkenan­kan mencabut berkas yang sudah ma­suk,” terangnya di Gedung Sate, belum lama ini. Jika sampai akhir masa pendaf­taran kuota di sekolah tersebut belum terpenuhi, sambung dia, maka akan dilakukan perpanjangan satu atau dua hari. Perpanjangan itu dilakukan hanya sampai kuota terpenuhi.

Lalu, Kepala Disdik Jabar, Dewi Sar­tika, mengatakan, setelah mendaftar nama calon siswa sudah tercantum dalam sistem. ”Jadi tidak ada cabut-mencabut (berkas),” ujarnya. Saat mendaftar, sambung Dewi, orang tua dan calon siswa harus memasukkan data. Pendampingan orang tua wajib dilakukan agar tak ada kesalahan data yang dimasukkan. Aparat yang mencurangi sistem akan dikenakan sanksi.

Sementara itu, Sekda Jabar Iwa Kar­niwa mengatakan, pendaftaran PPDB 2019 secara daring ini bekerja sama dengan ITB. ”Karena ITB yang paling mumpuni soal teknologi daring ini,” ujarnya. Untuk mencegah kecurang­an pada proses PPDB ini, tambah dia, seluruh aparat terkait harus menan­datangani pakta integritas. Yang harus menandatangani bukan hanya ke­pala sekolah, tapi juga operator sistem. ”Karena sebelumnya diduga ada ope­rator yang otak-atik. Jadi jangan coba-coba bermain,” katanya. Jika terbukti ada aparat yang melakukan kecurang­an, tambah Iwa, mereka akan diberi sanksi tegas sesuai aturan yang mengi­kat ASN.

Iwa menambahkan, PPDB kerap menjadi polemik di masyarakat lan­taran animo yang tinggi untuk masuk SMA negeri. Padahal, SMA negeri hanya bisa menampung 34 persen lulusan SMP. Artinya, 66 persen lain­nya dipastikan harus ke sekolah swasta. Meski begitu, Iwa mengatakan bahwa kualitas SMA swasta tak kalah bagus. Ia berharap dengan sistem zonasi ini tak ada lagi dikotomi an­tara sekolah negeri dengan swasta. (pr/feb/py)