Putusan MK Bisa Ubah Hasil Pemilu

by -10 views

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5) malam.

METROPOLITAN – Gugatan itu diajukan kedua pasangan tersebut jelang tenggat akhir pendaftaran. Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tiba di gedung MK pada pukul 22:35 WIB. Tampak hadir Penanggung Jawab Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Tim Hukum BPN PrabowoSandi Bambang Widjojanto beserta anggota tim Denny Indrayana. Sedangkan Prabowo dan Sandiaga tak tampak dalam kesempatan tersebut.

”Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu dilengkapi daftar alat bukti. Mudahmudahan kita bisa melengkapi daftar alat bukti yang dibutuhkan,” ujar Bambang. Menurutnya, gugatan itu diajukan sebagai bagian penting untuk mewujudkan negara hukum. Lebih lanjut, Bambang sempat mengutarakan kekecewaannya. ”Untuk sampai ke sini, effort-nya harus dicegat di mana-mana. Kami harap persidangan kita tidak dihambat seperti ini lagi. Saya percaya MK tidak punya maksud apa pun,” katanya.

”Secara resmi saya sampaikan permohonan resminya,” lanjut mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Setelah pendaftaran, tahapantahapan yang akan dilalui BPN Prabowo-Sandi yakni berkas sengketa yang diajukan pemohon akan dilakukan pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 11 Juni 2019. Di hari yang sama, juga akan disampaikan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah itu, pada 14 Juni 2019, berkas akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sidang perdana oleh hakim MK, sekaligus penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan. Kemudian pada periode 17 hingga 24 Juni 2019, akan dilakukan pemeriksaan persidangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, pada periode 25 hingga 27 Juni 2019, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim. Sidang pengucapan putusan tersebut akan digelar pada 28 Juni 2019.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penanganan sengketa pilpres di MK akan dibatasi selama 14 hari kerja. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, putusan MK soal sengketa PHPU berpeluang mengubah hasil pemilu. Hal tersebut pun diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Menurut Hasyim, hasil pemilu terdiri dari tiga hal, yakni perolehan suara, perolehan kursi dan calon terpilih. Sementara itu, hasil pemilu yang bisa digugat ke MK adalah hasil pemilu berupa perolehan suara. ”Yang dapat digugat di MK ini adalah hasil pemilu, dalam arti perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi dalam hal pemilu DPR, DPRD atau memengaruhi terpilihnya calon untuk pemilu presiden dan pemilihan anggota DPD. Jadi apa yang diputuskan MK (nantinya, red) itu sangat mungkin mengubah hasil pemilu berupa perolehan suara yang sudah ditetapkan KPU,” ujar Hasyim.

Namun, Hasyim menegaskan untuk bisa mencapai putusan MK yang bisa memengaruhi hasil pemilu, harus ada serangkaian proses pembuktian. ”Untuk bisa sampai ke sana harus ada proses pembuktiannya dulu,” tegas Hasyim. Hasyim menambahkan, masa penanganan seluruh sengketa PHPU akan memakan waktu dua bulan. ”PHPU akan memakan waktu sekitar sampai dua bulan mendatang,” tuturnya.

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa sengketa hasil pemilu berpotensi mengubah hasil pemilu. Hal itu tertuang pada Pasal 473 yang berbunyi: Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Terpisah, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengaku sangat setuju dengan apa yang disampaikan komisioner Hasyim Asyari. Menurutnya, untuk kriteria barang bukti sendiri harus bersifat autentik. Artinya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. “Agar gugatan diterima MK, pihak yang mengadukan harus memiliki barang bukti yang kuat. Untuk barang bukti sendiri itu harus bersifat terstruktur, sistematis dan masif,” ujarnya.

Terstruktur dan sistematis, dalam artian kecurangan dilakukan sesuai garis instruksi yang jelas. Baik itu secara administrasi, proses hingga beragam sengketa pemilu lainnya. Sementara untuk masif, jika pihak penggugat menilai ada kecurangan, hal tersebut harus berdasarkan jumlah terjadinya kecurangan. “Jadi tidak hanya pada satu tempat saja. Tapi terjadi di banyak tempat, jika memang penggugat menilai ada kecurangan. Tidak bisa jika hanya pada satu tempat saja, tapi harus banyak tempat,” tegasnya.

Secara umum, penetapan hasil rekap yang dilakukan KPU sangat mungkin berubah. Terlebih jika bukti tersebut benar adanya dengan apa yang terjadi di lapangan. Ia juga mengaku jika MK menerima laporan penggugat, akan sangat memungkinkan bakal terjadi sanding data hingga bongkar kotak suara. “Hasil rekap KPU tentu sangat mungkin berubah. Jika bukti dan asumsi bisa dibuktikan di lapangan, sangat mungkin semuanya bisa terjadi. Bahkan bisa saja berujung pada penghitungan ulang suara, jika memang benar antara bukti dan fakta di lapangan itu saling berkaitan,” tutupnya. (ogi/c/mam/ run)