Satpol PP Incar Kamar Mesum Perhutani

by -13 views

METROPOLITAN – Program Nong­ol Babat (Nobat) yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait Tempat Hiburan Malam (THM) selama Ramadan dan bangu­nan liar yang digunakan ajang prosti­tusi dan kencan singkat, kini menya­sar wilayah Puncak dan sekitarnya. Apalagi nyatanya, bukan hanya bangu­nan kamar di atas lahan milik warga yang diincar aparat Satpol PP Kabu­paten Bogor. Bangunan lahan milik Perum Perhutani di lokasi tersebut pun jadi sasaran lantaran menyalahi aturan.

Kepala Bidang (Kabid) Penegak Perundang-undangan pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho, mem­benarkan bahwa dari lokasi Sukatani dan Naringgul di Kecamatan Cisarua ada lahan perusahaan pelat merah yang disalahgunakan menjadi kamar ilegal alias esek-esek. Ia menegaskan, banyak laporan bahwa daerah terse­but seringkali dipakai pasangan di luar nikah, praktik prostitusi hingga anak-anak SMA untuk ‘nyakedeung’ atau dikenal kencan singkat alias short-time.

“Betul, ada bangunan ilegal di atas Perhutani untuk tempat ‘nyakeudeung’,” katanya saat ditemui Metropolitan, akhir pekan lalu.

Agus menambahkan, pihaknya tak bisa memastikan berapa jumlah bangunan ilegal di Su­katani dan Naringgul yang akan dibongkar. Hanya saja dia me­nyebut jumlahnya tidak sedikit. Apalagi untuk bangunan di Sukatani sejak lama menjadi incaran korps Penegak Pera­turan Daerah (Perda) lantaran pernah dibongkar pada 2013. Namun kini berdiri kembali dan menjamur jadi tempat penyakit masyarakat. “Banyak (bangunan ilegal di lahan Per­hutani, red) itu. Ada juga yang milik orang lokal lalu banyak juga punya orang Jakarta. Ke depan (Sukatani, red) harus dieksekusi, itu kan yang ilegal semua,” paparnya.

Sejauh ini, sambung dia, ren­cana pembongkaran oleh Pem­kab Bogor di wilayah tersebut belum diketahui dan belum ada koordinasi dengan Perum Perhutani. Sebab yang men­jadi dasar dari pembongkaran terkait program nobat dan bangunan ilegal untuk praktik prostitusi.

Pria berkacamata itu menam­bahkan, sama halnya dengan di Sukatani, bangunan di Na­ringgul juga ilegal dan meru­pakan tanah perkebunan. “Rencana pembongkaran? (Perhutani) Belum (tahu ren­cana pembongkaran),” imbuh Agus.

Sebelumnya, keberadaan Kampung Naringgul 1, Naring­gul 2 dan Sukatani, sudah ada sejak 1970. Hal itu diungkapkan tokoh masyarakat sekitar, Ha­ji Kusmana. Ia menuturkan, sejak 1970 hingga 1980 tidak banyak rumah di kampung tersebut. Hanya ada beberapa rumah dinas milik PTPN Gu­nung Mas dan beberapa rumah warga. Namun memasuki 1990 hingga 2000, banyak warga yang berjualan membangun rumah dan para pejabat yang membangun vila di kawasan yang seharusnya menjadi per­kebunan teh tersebut.

Keberadaan kamar yang kerap dijadikan tempat mesum sung­guh menyayat hati Haji Kus­mana. Betapa tidak, ia yang dipercaya menjadi tokoh aga­ma di kampungnya kerap di­minta sejumlah masyarakat untuk melarang warganya menyewakan kamar untuk berbuat mesum. Namun sete­lah dilakukan malah timbul konflik yang memecah warga Sukatani dan Naringgul. “Susah dikasih tahunya juga. Bukan sekali atau dua kali mereka dikasih tahu,” kata Kusmana.

Saat dikonfirmasi terkait ke­beradaan kamar mesum di lahan Perhutani, Wakil Kepala ADM Perum Perhutani Kesa­tuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, Moch Suparjo, berkilah jika pihaknya belum pernah menerima laporan soal bangu­nan yang dipakai asusila yang berdiri di atas tanah negara.

Namun, ia mengakui ada atu­ran yang membolehkan warga setempat menggunakan lahan Perhutani untuk dikelola. “Ke­banyakan memang digunakan lahan pertanian melalui program Kulin KK, mitra kelompok tani yang aturannya ada dalam pe­raturan menteri. Misalnya ditanami apa untuk mening­katkan produktivitas warga sekitar. Kalau untuk bangunan yang digunakan lokalisasi, be­lum pernah ada laporan. Mun­gkin di lahan milik warga,” katanya kepada awak media.

Namun, ia memastikan jika ada lahan Perhutani yang di­gunakan sebagai ajang esek-esek, baik bangunan kerja sama dengan warga atau berbentuk lokasi wisata, bakal ditindak dan diproses sesuai aturan. Sebab, dalam aturan kerja sama tidak boleh digunakan tidak semestinya. “Di sana kan banyak vila-vila ya. Secara umum, pengaduan itu atau warung remang-remang, belum ada. Kita pastikan dulu. Kalau disalahgunakan yang tidak baik, ya akan kita proses,” ujarnya.

Tak puas dengan jawaban Suparjo, Metropolitan kem­bali mengonfirmasi Kepala ADM KPH Bogor, Ade Soma. Ade mengaku tidak mengetahui adanya bangunan yang dise­wakan dengan harga Rp55.000 setiap jamnya. “Setahu saya ada juga di Citamiang, memang ada pondokan yang dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Ada sekitar lima pondokan,” katanya.

Sedangkan untuk kamar me­sum yang dipatok Rp50.000 per jam, Ade membantahnya bila itu bagian dari kerja sama Pe­rum Perhutani. “Kalau bangu­nan yang disewakan Rp55.000 setiap jamnya itu tidak benar. Karena yang dikelola di Cita­miang itu tarifnya Rp300.000 semalam. Pemesanannya pun bisa melalui online,” pungkas­nya. (ryn/c/yok/py)