Simantap dan Perda BUMD Jadi Solusi PAD

by -3 views

METROPOLITAN – Tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor terus terjadi sejak 2017 menginjak 2018. Tercatat pada 2017, PAD Kota Bogor menyentuh angka Rp917 miliar. Namun angka ini mengalami penurunan men­jadi Rp877 miliar pada 2018. Ini tentu menjadi catatan khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Bo­gor dalam mengembalikan stabilitas pendapatan di Kota Hujan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyadi, menjelaskan, di sisa masa jabatannya ia be­serta jajaran legislatif lainnya coba merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Dae­rah (BUMD). ”Di sisa masa ja­batan kami hingga Agustus ini, saya beserta rekan-rekan berinisiatif merumuskan dua perda kenangan. Yakni Perda BUMD dan Lembaga Perma­syarakatan (LPM),” katanya.­

Selain sebagai kenangan, sambung Heri, perda ini di­tengarai sebagai kerangka hu­kum sekaligus membekali Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Hujan untuk ber­kontribusi dalam memberikan pendapat bagi Kota Bogor. ”In­tinya, perda terkait retribusi jasa tertentu untuk memberikan kerangka acuan kepada Ba­penda dan SKPD kita agar bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar, makannya kita buat perda usulan kita terkait BUMD,” bebernya.

Pihaknya juga mengaku tengah menggodok perda demi men­ciptakan PAD baru bagi Kota Bogor. ”Adanya perda ini diha­rapkan muncul BUMD yang lahir. Kita akan buat kerangka hukum yang tegas agar BUMD tidak menggerogoti uang APBD,” jelasnya.

Komitmen meningkatkan PAD juga dicanangkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Ia terus menggencarkan sosia­lisasi hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP), transparansi peng­elolaan pajak hingga digitali­sasi pengawasan pajak.

“Kami bakal menerapkan program Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Wajib Pajak ’Simantap’ demi mendongkrak pendapatan Kota Hujan di masa menda­tang,” pungkasnya. (ogi/c/yok/py)