326 Berkas Dipalsukan

by -10 views

Mengenakan baju tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kelas IIA Cibinong, tiga tahanan dari kasus penggelapan uang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hasil jual beli tanah di Kabupaten Bogor, yakni Tulisno, Ahmad Muzamil dan Masno mendengarkan putusan hakim di PN Cibinong. Tercatat, kerugian negara mencapai Rp5 miliar terhitung sejak 2013-2017 dari 326 berkas yang dipalsukan dan tak disetor ke kas negara.

KEPALA Kanwil Direktorat Pajak Daerah Jabar III, Catur Rini Widosari, menuturkan, ketiga tersangka sengaja meng­gunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan trans­aksi sebenarnya alias palsu. ”Semuanya melanggar Pasal 4 Ayat 2. Mereka memalsukan cap validasi. Masyarakat harus berhati-hati setelah menyeru­aknya kasus ini. Jadi, untuk memastikan pajak sudah di­bayar atau belum bisa langsung dicek di kantor pajak terdekat,” bebernya.

Catur menjelaskan, untuk tersangka Tulisno diganjar tiga tahun enam bulan penjara dengan denda pengganti Rp5 miliar subsider lima bulan penjara. Terdakwa dua, Ahmad Muzamil alias Jamil, divonis dua tahun enam bulan dengan denda Rp5 miliar subsider em­pat bulan penjara. Lalu, ter­dakwa Masno divonis dua tahun enam bulan penjara dengan denda Rp5 miliar subsider em­pat bulan penjara.

“Kami juga akan meningkat­kan pengawasan yang lebih ketat terhadap validasi Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) transaksi jual beli tanah. Ter­lebih untuk notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebetulnya mereka bisa jadi bagian dari kami (Direktorat Jenderal Pajak, red). Karena mereka ujung tombak kita un­tuk melakukan ini. Tapi ya harus hati-hati,” jelasnya.

Meski begitu, Catur mema­parkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan ekspos terkait kasus serupa.

“Saya imbau lebih baik ma­syarakat yang melakukan tran­saksi jual-beli tanah menyetor­kan langsung pajak BPHTB ke kantor pajak, jangan melalui orang lain. Sebab, dikhawatir­kan terjadi kasus serupa,” be­bernya.

Sebelum proses penandatan­ganan akta, terdapat validasi terlebih dulu di kantor pajak, apakah betul sudah disetor atau belum. Setelah uang disetor baru akta akan ditandatan­gani. Untuk kasus ini, para tersangka memalsukan vali­dasi seakan bukti setoran sudah dibayar.

“Jelas ada unsur penipuan dan penggelapan uang di sini, baik uang pajak penjual dan pembeli. Mereka dan negara sudah dirugikan. Ketiga akan dilimpahkan ke lapas atau ru­tan sesuai kebijakan hakim,” tandasnya. (yos/c/yok/py)