5 Pasangan Mesum Dibina, 7 PNS Dijaring

by -7 views

Tak mau kehilangan muka pasca-disidak bupati Bogor Senin (10/6), jajaran Satpol PP Kabupaten Bogor langsung menggelar operasi yustisi di Terminal Cibinong, Kecamatan Cibinong. Saat operasi di rumah kontrakan dan kos-kosan, lima pasang muda-mudi bukan suami istri terciduk dan diamankan ke Mako Satpol PP untuk mendapatkan pembinaan.

SEMENTARA saat melancarkan Gerakan Disiplin Daerah (GDD) terhadap PNS yang keluar kantor di luar jam kerja, ada tujuh PNS Pemkab Bogor yang terjaring. Enam PNS di antaranya pegawai Dinas PUPR yang terciduk di salah satu food court CCM dan Terminal Cibinong. Sedangkan satu lainnya, ASN di Dinas Ketahanan Pangan ditangkap di CCM. Mereka pun didata dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor untuk diproses lebih lanjut.

Kepala Bidang Penegakan Perundang–undangan Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho, menuturkan, para pemudik yang baru saja tiba di Terminal Cibinong kebanyakan bukan warga Bogor, melainkan dari luar Jawa Barat (Jabar, red).

“Mereka (pendatang, red) didata. Setelah tujuannya jelas di Bogor, baru dipersilakan. Kalau hanya bermain dan mempersempit Kabupaten Bogor lebih baik kembali ke wilayah asal. Apalagi tidak melakukan hal tidak berguna (tidak bekerja, red),” tegasnya.

Agus menjelaskan, tak kurang dari 150 botol miras akhirnya disita. Sementara pemilik warung jamu dikenakan tindak pidana ringan (tipiring, red) karena melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. “Pemilik warung dibawa ke pengadilan, karena sering menjual miras. Nah karena sering, maka warungnya akan kami bongkar,” bebernya.

Saat dikonfirmasi Metropolitan melalui sambungan telepon selular maupun ketika didatangi ke kantor BKPP, Kepala BKPP, Dadang Irfan, tidak memberikan respons terkait sanksi kepada PNS yang keluyuran pada jam kerja. “Bapaknya sedang keluar,” kata petugas sekuriti, kemarin siang.

Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, menjelaskan, operasi ini akan terus digedor. Selain pendatang dari dalam negeri yang bukan ber-KTP Bogor, ia menargetkan turis asing yang bermukim dan menetap di Kabupaten Bogor untuk dirazia kelengkapan tinggalnya.

Menurut dia, operasi itu mati suri selama lima tahun terakhir. Akibatnya membuat lonjakan pendatang yang tak berkompeten di Bumi Tegar Beriman semakin banyak. “Operasi Yustisi sebagai penyaring. Jadi, jangan sampai yang datang ke Kabupaten Bogor tanpa kemampuan dan tujuan, apalagi melakukan hal tidak berguna. Saya khawatir mereka datang lalu jadi pendatang yang nggak jelas,” katanya.

Untuk itu, sambung AY, operasi ini penting dilakukan. Bogor termasuk daerah yang banyak dimasuki teroris, aliran baru (nabi baru/musadek) juga terkenal dengan orang-orang yang diperiksa bukan orang ber-KTP Kabupaten Bogor, sehingga pihaknya perlu mengawasi hal ini. “Ya, seperti di Cisarua. Kita juga akan menggandeng Polres Bogor untuk menertibkan orang asing. Banyak yang tinggal di sini nggak jelas. Saya bakal koordinasikan dulu dengan Imigrasi dan Polres Bogor,” bebernya.

Ia pun mengimbau perangkat desa hingga ketua RT/RW harus wajib lapor 1×24 jam, sehingga pendataan dapat diketahui aparat hukum. Tujuannya tidak terjadinya lonjakan penduduk.(yos/c/yok/py)