Bikin Buletin Fiktif, Bendahara KPU Tersangka

by -

Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 Kota Bogor makan tumbal. Setelah melalui proses penyidikan panjang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor akhirnya menetapkan status tersangka kepada mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Harry Astama, kemarin. Harry diduga terlibat dalam perkara penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada pilkada 2018 yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp470.830 juta.

METROPOLITAN – Kejari memang melakukan pemeriksaan kepada tersangka selama enam jam, kemarin. Sekitar pukul 16:30 WIB, tersangka keluar dari kantor Kejari Kota Bogor mengenakan rompi merah bertuliskan ’Tahanan Kejaksaan’.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Bogor Rade Satya Nainggolan mengatakan, penetapan tersangka merupakan hasil rangkaian penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Kota Bogor berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Kota Bogor Nomor 2536/O:12/ F.1/O/12/2018 tertanggal 10 Desember 2018. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kejari langsung melakukan penahanan.

“Hari ini (kemarin, red) Kejari Kota Bogor telah menetapkan tersangka atas perkara dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di KPU Kota Bogor saat pilkada Kota Bogor yang anggarannya bersumber dari dana hibah 2017,” kata Rade.

Menurutnya, tersangka merupakan bendahara KPU Kota Bogor. Dalam kasus tersebut, tersangka diduga terlibat dalam proses pencairan dana. Modusnya mengadakan kegiatan di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Bogor. ”Ada dua kegiatan di luar RAB. Nama kegiatannya buletin tapi ternyata di RAB tidak ada,” terangnya.

Saat ditanya soal kemungkinan pelaku lain yang terlibat, sejauh ini Rade mengaku Kejari Kota Bogor masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Dari hasil penyidikan, kejari mengamankan banyak barang bukti seperti kuitansi fiktif. Harry dijerat Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Usai diperiksa, tersangka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor itu langsung digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Paledang menggunakan mobil tahanan Kejari Kota Bogor untuk dititipkan selama 20 hari ke depan.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bogor Samsudin mengaku informasi soal penetapan tersangka bendahara KPU baru didapat sore kemarin dari berita sejumlah media. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus yang tengah berjalan tersebut ke penegak hukum. “Saya baru tahu bahwa yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka. Kami serahkan kasus ini ke penegak hukum,” kata Samsudin. Pada pilkada 2018 Kota Bogor, Samsudin masih menjabat komisioner Divisi Teknis KPU Kota Bogor. Saat ditanya soal anggaran tersebut, dirinya mengaku tidak ada hubungan dengan divisi yang dipimpinnya saat itu. “Saat ini saya belum bisa mendalami. Saya baru dapat kabar tadi sore. Saya tidak tahu fakta hukumnya secara pasti. Mungkin saya akan mendalami dulu fakta-fakta hukumnya seperti apa,” ungkapnya.

Di samping itu, Samsudin mengaku masih disibukkan dengan sengketa pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Yang jelas, dirinya mengaku penetapan tersangka tak mengganggu kinerja KPU Kota Bogor saat ini. “Saat ini kami harus bolakbalik ke MK dan ke KPU terkait pileg dan pilres. Kami menyarahkan itu semua ke penagak hukum. Kami lebih fokus pada tupoksi KPU saja sebagai penyelenggara,” tandas Samsudin. (goy/c/fin/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *