Bima Bongkar Kecurangan Sistem Zonasi Sekolah

by -5 views
SIDAK: Wali Kota Bogor Bima Arya saat menyidak salah satu rumah warga di Gang Selot, Kelurahan Paledang, Kota BogoR

Segala cara dilakukan beberapa oknum orang tua murid untuk memuluskan jalan agar anaknya bisa masuk sekolah favorit. Termasuk memanipulasi data untuk mengakali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Namun hal itu kini menjadi perhatian serius Wali Kota Bogor Bima Arya. Orang nomor satu di Kota Bogor itu mengecek langsung ke salah satu rumah warga di Gang Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor, yang tak jauh dari SMA Negeri 1 Kota Bogor.

METROPOLITAN  – Di rumah tersebut diduga ada tiga nama siswa yang terdaftar dalam sistem PPDB online di SMA Negeri 1 Kota Bogor melalui sistem zonasi. Namun saat ditanya Bima Arya terkait namanama yang tinggal di rumah tersebut, pemilik rumah gelagapan, bahkan tidak bisa menjawab nama-nama yang ada dalam Kartu Keluarga (KK). “Kita mendapatkan data informasi bahwa ada alamat yang digunakan di situ. Makanya hari ini kita cek langsung ke lokasi,” ujarnya.

Bima mengaku sudah mengumpulkan datanya soal manipulasi data untuk mengakali PPDB sistem zonasi. Menurut Bima, ada tiga alamat yang diindikasikan menjadi alamat titipan dan indikasinya sangat kuat bahwa anak-anak itu tidak tinggal di situ. “Sekarang kita ingin telusuri ini rangkaiannya. Kemungkinan ada data manipulasi atau pelanggaran di sini. Karena domisili itu minimal enam bulan sebelumnya, jadi sebelum enam bulan nggak bisa,” katanya.

Untuk memastikan keaslian data tersebut, Bima meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyesuaikan data dengan beberapa data baru yang ditemukan di rumah tersebut. Terlebih lagi dalam satu titik rumah ada tiga nama siswa yang terdaftar di SMA Negeri 1 Kota Bogor. Bima juga mengaku akan menggugurkan pendaftaran siswa yang melakukan manipulasi data. Sebab, hal itu masuk ranah pidana dengan cara memanipulasi data.

Masa penerimaan siswa baru ini marak oknum-oknun pemalsu dokumen kependudukan. Hal itu menjadi gambaran untuk melakukan evaluasi PPBD secara nasional. “Artinya, konsep zonasi ini lemah. Ketika sistem kependudukan kita ini belum kuat, belum kokoh, sistem administrasi kependudukannya bisa begini,” imbuh politisi PAN itu. Meski kewenangan SMA kini ada di provinsi, Bima Arya mengaku akan mengusulkan agar siswa tersebut didiskualifikasi. “Nanti minggu depan kita ada pertemuan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, red), saya akan bawa persoalan ini untuk dievaluasi secara menyeluruh. Sebagai kepala daerah, pasti juga teman-teman yang lain banyak mengalami hal seperti ini di wilayah masing-masing,” tuturnya.

Penerapan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP, SMA/SMK negeri tahun 2019 menuai kritik. Kali ini kritikan datang dari akademisi di wilayah Bogor. Bagi mereka, sistem ini mengekang hak para pelajar mendapatkan mutu atau kualitas pendidikan yang baik. Menurut Rektor Universitas Djuanda Bogor, Dede Kardaya, dengan penerapan sistem zonasi ini pemerintah menutup peluang para pelajar bisa berkreasi di mana saja. Apalagi saat ini zamannya era digital yang seharusnya itu sudah bebas dari zonasi. Belum lagi pemerintah juga harus memikirkan mutu pendidikan yang diberikan bagi para pelajar dari luar daerah, yang di mana wilayahnya tidak terjangkau internet.

Karena itu, hambatan seperti ini harus hilang, sebab semua hal saat ini sudah berkaitan dengan akses internet. “Seharusnya tidak perlu memakai zonasi, cukup seleksi saja menurut saya,” katanya. “Kalaupun mau kuota yang diberikan, jangan 90:10 persen, tapi 75:25 persen. Kurang kalau segitu mah. Biar memberi kesempatan luas juga (bagi pelajar dari luar daerah, red),” sambungnya.

Sebagai contoh, jelas Dede, sebagai orang pesisir ia ingin merasakan sekolah yang memiliki fasilitas memenuhi, dalam hal ini mendapatkan mutu pendidikan yang bagus. Karena itu, ia mendaftarkan diri ke sekolah yang memiliki fasilitas bagus meski di luar daerah tempat tinggalnya. Tentunya, harapan ini pun sama dirasakan oleh orang tua murid lainnya, anaknya mendapatkan pendidikan di sekolah yang memiliki fasilitas terbaik. “Kalau mau, pemerintah bisa memastikan kualitas yang diberikan antara swasta dan negeri itu sama. Sehingga konsepnya dengan mutu yang sama tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta,” imbuhnya. “Karena ketika pemerintah bisa menjamin itu semua, tentu kekhawatiran orang tua murid akan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak mereka bisa terjawab dan orang tua nyaman tanpa ada kekhawatiran,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Dede menyarankan pemerintah agar tidak lagi menerapkan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB selanjutnya. Melainkan cukup dengan melakukan seleksi terhadap para siswa yang berkaitan. “Jangan mengekang hak anak mendapatkan pendidikan yang bagus. Belum lagi di swasta itu biayanya tidak murah, berbeda dengan negeri. Kemudian kualitasnya belum semuanya (sekolah swasta, red) memiliki mutu pendidikan yang baik,” saran Dede. Hal senada diungkapkan Rektor Universitas Pakuan Bogor, Bibin Rubini. Ia menilai dengan penerapan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB 2019 ini tidak menunjukkan kompetisi yang bagus dalam meningkatkan kualitas. Sebaiknya pemerintah menerapkan sistem seleksi dalam pelaksanaan PPDB. “Tidak menunjukkan kompetisinya yang bagus. Lebih baik seleksi saja lah,” katanya.

Sebagai contoh, jelas Bibin, di Kecamatan Bogor Tengah jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, berbeda dengan yang ada di pinggiran. Sementara sekolahan negeri (favorit, red) mendominasi berada di wilayah tengah. Untuk itu, pemerintah berkewajiban menyetarakan kualitas pendidikan agar orang-orang tidak berbondong-bondong ke tengah. “Bukan fasilitas yang menunjukkan kualitas, tetapi guru. Makanya pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas guru yang ada di pinggiran. Itu baru yang dinamakan pemerataan,” tutupnya. (yos/ogi/c/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *