Delapan Pejabat Kena Rombak

by -5 views

METROPOLITAN – Buruknya catatan serapan anggaran Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor hingga pertengahan tahun, di mana baru terserap sekitar 24 persen atau setara Rp1,5 tri­liun dari alokasi Rp6,4 tri­liun memaksa evaluasi besar-besaran di akhir bulan ini. Perombakan kepala Sa­tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut jadi solusi menggenjot kinerja PNS Bu­mi Tegar Beriman dalam menge­jar target serapan anggaran. Tercatat, ada delapan hingga sepuluh jabatan kepala dinas (ka­dis) yang akan dilakukan assesment atau penilaian untuk dirotasi mu­tasi dalam waktu dekat.

“Realisasi anggaran itu erat hubungannya dengan isu ro­tasi-mutasi. Kita ingin menge­jar realisasi cepat, ada ke­pastian dulu dalam repo­sisi kadis, lalu berlanjut ke kabid (kepala bidang, red). Kita percepat proses itu (per­geseran, red) dulu. Sebab dampaknya ke baik buruknya realisasi serapan anggaran,” terang Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, saat ditemui Metropo­litan di DPRD Kabupaten Bogor, kemarin.

Dari delapan SKPD yang kena evaluasi, Iwan menegas­kan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) jadi salah satu yang disorot. Tak aneh, kinerja dinas strategis dengan anggaran be­sar itu masih jauh dari harapan. Dari data Unit Layanan Peng­adaan Barang Jasa (ULPBJ) sampai pertengahan Juni 2019 baru ada 108 paket tender yang masuk.

Jika dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya, su­dah ada 151 pengajuan paket tender yang masuk, hingga akhir Desember total mencapai 301 paket. Padahal, sejak awal kepe­mimpinan Bupati-Wakil Bu­pati Ade Yasin-Iwan Setiawan, ingin fokus pada pembangunan infrastruktur.

Serapan anggaran dinas, sam­bung dia, menentukan baik buruknya pekerjaan dinas ka­rena langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Selain pertaruhan citra Pemkab Bogor di mata pemerintah pusat dalam penyerapan anggaran. ”Nanti ada yang digeser, ada yang diganti. Untuk mempercepat proses dan realisasi serapan ang­garan seperti yang kita harapkan,” papar Iwan.

Selain Dinas PUPR, jabatan SKPD lain yang kemungkinan masuk kotak untuk diisi dengan rotasi-mutasi yakni Dinas Per­dagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Sosial (Din­sos), Dinas Arsip dan Perpusta­kaan Daerah (Diskarpus), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan staf ahli.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan menutur­kan, assesmen dilakukan ke­pada kepala dinas yang sudah menjabat dua hingga lima tahun di SKPD, sehingga perlu ada penyegaran untuk meningkat­kan kinerja. “Sabtu (22/6) lalu itu yang diassesmen. Hasilnya nanti tunggu Sabtu pekan ini,” ungkapnya.

Dia menambahkan, penem­patan bakal melihat hasil asses­men yang diketuai dari Kemen­terian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra­si (KemenPAN-RB), yang akan selesai akhir pekan ini. Siapa ditempatkan dimana, akan me­lihat kompetensi manajerial, teknis dan sosial budaya dari masing-masing.

“Segi manajerial agaknya ng­gak masalah karena semuanya (pejabat) eselon II. Tinggal bagaimana cara menangani masalah di dinas yang sebe­lumnya, bagaimana prestasinya dulu, sehingga bisa dibawa ke tempat baru, itu yang jadi per­timbangan,” pungkas Dadang. (ryn/c/yok/py)