Di Sebut Sebut Di Mk, KPU Kanupaten Bogor Siapkan Bukti

by -8 views
SIAPKAN BUKTI: Jajaran KPU Kabupaten Bogor bersama Bawaslu dan kepolisian saat membuka kotak suara pemilu 2019 di gudang KPU Kabupaten Bogor, kemarin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor melakukan pembukaan kotak suara pemilu 2019 di gudang KPU Kabupaten Bogor, kemarin. Didampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kepolisian, langkah itu dilakukan untuk mengumpulkan buktibukti dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

METROPOLITAN – DI SAMPING itu, sidang sengketa pilpres 2019 di MK beberapa hari lalu sempat menyeret persoalan di Kabupaten Bogor. Saksi pasangan Prabowo-Sandi, Idham Amiruddin, membeberkan empat bentuk keganjilan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres 2019. Salah satunya adalah soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) rekayasa yang disebutnya paling banyak terjadi di Kabupaten Bogor.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni mengatakan, pembukaan kotak suara itu memang dilakukan untuk menyiapkan dokumen-dokumen alat bukti jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam persidangan MK. Yang jelas KPU Kabupaten Bogor masih menunggu instruksi KPU RI untuk proses selanjutnya. “Kami koordinasi dengan Bawaslu dan polres lalu kami buka kotak. Persiapan Kabupaten Bogor saja. Memang belum ada petunjuk lagi dari KPU RI. Dokumen yang sudah disiapkan juga masih di kami untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu diminta KPU RI. Tapi belum ada instruksi apa pun,” terang Ummi.

Menurutnya, hasil koordinasi divisi hukum KPU memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pembukaan kotak suara itu juga dilakukan untuk penyempurnaan C1 di aplikasi Situng yang sejauh ini sudah mencapai 93 persen. “Kalau di edaran KPU kan diperbolehkan membuka kotak untuk persiapan buktibukti di MK. Sekaligus persiapan untuk sengketa pileg 2019 juga meski tetap menunggu register,” ungkapnya. Terkait soal kejanggalan DPT di Kabupaten Bogor yang disebut-sebut dalam sidang MK, Ummi mengaku sebetulnya persoalan DPT sudah selesai.

Sebelum pemilu berlangsung, dirinya mengungkapkan sudah ada permintaan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) hasil koordinasi dengan KPU RI agar KPU Kabupaten Bogor melakukan sampling faktual terhadap empat kategori DPT. Mulai dari data ganda, pemilih 17 tahun, pemilih kelahiran 17 April dan lainnya.

Saat itu, KPU Kabupaten Bogor langsung turun verifikasi ke lapangan dengan mengundang perwakilan dari Badan Pemenangan Daerah (BPD) dan Tim Kampanye Daerah (TKD). “Waktu itu hasil koordinasi dengan KPU RI, kami diminta sampling faktual empat kategori. Itu kami lakukan dengan mengundang BPD dan TKD. Kita sampling dengan turun ferivikasi di lapangan.

Semua buktinya ada seperti dokumen, foto-foto dan hasil sampling ada semuanya,” kata Ummi. Sebelumnya, dalam sidang sengketa hasil pilpres di MK, saksi dari paslon 02 Prabowo-Sandi, Idham Amiruddin, mengatakan bahwa ada NIK yang direkayasa atau ’siluman’. Menurutnya, ada 10.901.715 NIK rekayasa yang jumlah tertingginya ada di Kabupaten Bogor, sekitar 437 ribu lebih. (fin/run)

Loading...