DKPP Usul Pileg Pilpres Terpisah

by -
DIEVALUASI: Pelaksanaan pemilu 2019 ini bakal dievaluasi. DKPP mengusulkan pelaksanaan pileg dan pilpres terpisah.

Melayangnya 700 nyawa selama penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019, baik presiden (pilpres) maupun legislatif (pileg), menjadi bahan serta pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemilu mendatang, kedua hajat demokrasi ini harus digelar terpisah.

METROPOLITAN – Anggota  DKPP, Alfitra Salam, mengusulkan pemilu lima tahun mendatang tidak lagi diselenggarakan serentak antara pileg maupun pilpres, seperti 17 April 2019 silam. Alasannya, pemilu 2019 menjadi malapetaka dengan jatuhnya korban meninggal dunia sekitar 700 orang, belum yang sakit ringat atau berat. ”Sekitar 700 orang sahabat kita, dari pihak penyelenggara yang telah gugur pada pemilu ini,” tutur Alfitra.

Bagi doktor ilmu politik berdarah Kuantan Singingi (Kuansing) tersebut, tekanan kepada penyelenggara sangatlah tinggi. Ditambah jam kerja melebihi batas dan konsumsi tidak ada menjadi sumber masalah kesehatan bagi penyelenggara. Mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu mengatakan, DKPP berkesimpulan untuk mengusulkan dilakukan pemisahan pileg pusat dengan daerah, pemilihan eksekutif dengan legislatif pada tahuntahun selanjutnya.

Meski begitu, Alfitra menyampaikan salam dan apresiasi kerja para penyelenggara pemilu, baik dari pihak Bawaslu maupun KPU dalam mensukseskan pilpres dan pileg 2019. ”Kita akan pisahkan untuk pemilu selanjutnya antara pileg pusat dan daerah, eksekutif dan legislatif agar tidak terulang kembali masalah pemilu seperti tahun ini,” tambahnya.

Alfitra berharap agar ada evaluasi dalam pemilu-pemilu selanjutnya pada sistem pemilu di Indonesia, terutama sistem rekrutmen yang perlu diperbaiki. Sementara itu, Komisi II DPR segera mengevaluasi kelemahan pemilu serentak 2019 setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat meski pembahasan produk legislatif itu secara menyeluruh dilakukan DPR periode 2019-2024.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengaku pihaknya masih menunggu rapat dengan KPU dan Bawaslu untuk mengawali evaluasi atas pelaksanaan pemilu. Ia mengakui meski belum dibahas di DPR, namun secara informal Komisi II telah menerima berbagai masukan untuk dijadikan bahan evaluasi. “Ternyata pemilu serentak memiliki dampak yang kurang baik sehingga ada saran agar dievaluasi,” ujar Zainuddin.

Politisi Golkar itu mengakui salah satu wacana yang berkembang adalah apakah pileg dan pilpres masih tetap disatukan, tetapi secara wilayah dipisah antara pemilu nasional dengan regional. ”Ada juga pilihan pemilu tetap disatukan, tetapi tidak dalam satu hari yang sama,” ujar politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur itu.

Menurutnya, banyak keluhan pada pemilu serentak karena  formulir yang harus diisi petugas terlalu banyak sehingga menimbulkan kerumitkan. Akibatnya, petugas juga harus merekap terlalu banyak formulir sehingga menimbulkan kelelahan karena waktu terbatas. “DPR yang baru nanti harus menjadikannya prioritas pembahasan setelah melakukan evaluasi atas kelemahan pemilu serentak,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa paket undangundang politik harus disiapkan dengan baik dan waktu sosialisasinya juga harus cukup. Menurutnya, setidaknya dibutuhkan waktu dua tahun untuk sosialisasi undang-undang baru sebelum diimplementasikan pada pemilu 2024. (kum/bis/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *