Dua Kades Divonis 4,6 Tahun Penjara

by -4 views

METROPOLITAN – Majelis Hakim PN Tipikor Bandung menjatuhkan vonis terhadap dua oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kades tersebut adalah kades Ci­buntu, Kecamatan Simpenan, atas nama Yosef Lesmana. Ia divonis 4 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta sub­sider 4 bulan kurungan penjara.

”Sesuai putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 23/Pid.Sus/2019/PN. Bdg tanggal 17 Juni 2019, dia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp551.049.731 sebagai kerugian ne­gara,” kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna, Rabu (19/6).

Apabila terdakwa tak bisa mem­bayar dalam jangka waktu satu bulan, ujar Alex, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apa­bila terdakwa tidak memiliki harta untuk uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Alex melanjutkan, vonis yang sama juga dijatuhkan kepada terdakwa Ka­des Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Enung Nuryadi. Ia juga juga diharus­kan mengganti uang kerugian ne­gara mencapai Rp636 juta. Jika tak memiliki harta benda diganti dengan pidana selama dua tahun. ”Ter­dakwa juga dituntut mem­bayar denda Rp200 juta sub­sider 4 bulan kurungan penjara,” paparnya.

Alex menuturkan, akibat ulah dari kedua kades tersebut, negara mengalami kerugian lebih Rp1,1 miliar. Vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntu Umum (JPU) Kejari Kabupaten Sukabumi, yang masing-masing 6,5 tahun. Hanya tuntutan ni­lai uang pengganti dan denda keduanya sudah sesuai dengan tuntutan JPU.­

”Untuk Kades Yosef Lesmana, dalam tuntutan jaksa dibe­bankan uang pengganti sebesar Rp551 juta. Jika harta bendanya tidak cukup, makanya diganti dengan pidana selama tiga ta­hun tiga bulan. Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsidiair 6 bulan kurung­an penjara,” bebernya.

Sementara untuk terdakwa kedua yakni Kades Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Enung Nuryadi. Sama halnya Yosef, Enung juga diharuskan meng­ganti uang Rp636 juta lebih, jika harta bendanya tidak cukup, makanya diganti dengan pidana selama tiga tahun tiga bulan. Terdakwa juga dituntut mem­bayar denda Rp200 juta subsi­diair 6 bulan kurungan penjara.

”JPU berkeyakinan kedua oknum kades itu secara sah dan terbukti melanggar Pasal 2 dan 3 junto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” pungkasnya. (pos/feb/run)