ILUSTRASI: Bawaslu Kabupaten Bogor mengatakan bahwa sejauh ini ada dua permohonan sengketa pileg 2019 ke MK dari Kabupaten Bogor

METROPOLITAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawsalu) Kabupaten Bogor mengaku ada dua permohonan gugatan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari Kabupaten Bogor. Meski demikian, Bawaslu masih menunggu apakah gugatan untuk Kabupaten Bogor diregister MK atau tidak.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, gugatan untuk Pileg 2019 baru akan diregister sekitar 1 Juli mendatang. Meski demikian, dirinya mengaku tetap menyiapkan sejumlah data-data dan dokumen sejak sekarang. “Kami juga masih menunggu apakah permohonan-permohonan itu diregister MK atau tidak. Kalau tidak artinya tidak lanjut, tapi kalau sudah diregister itu kan sudah pasti harus disiapkan,” terang Irvan.

Menurutnya, dua permohonan yang sudah disampaikan ke MK yaitu permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bogor. Satu lagi adalah permohonan dari Partai Nasdem untuk Dapil IV KABupaten Bogor.

Irvan melanjutkan, sebetulnya ada satu lagi permohonan yang masuk untuk Kabupaten Bogor dari Partai Berkarya. Namun, pernohonan tersebut untuk satu provinsi di Jawa Barat dan belum jelas. “Yang sudah disampaikan ke MK itu PPP Dapil II dan Nasdem Dapil IV. Ada juga dari Partai Berkarya tapi satu provinsi dan belum jelas,” ungkapnya.

Dalam gugatan yang disampaikan tersebut, Irvan mengaku posisi Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai pemberi keterangan. Untuk itu, Bawaslu akan melengkapi data-data dan dokumen yang sekiranya diperlukan. “Di sini Bawaslu sebagai pemberi keterangan, jadi kami ikut jadi pemberi keterangan nanti. Kami menyiapkan saja jawaban dan bukti-bukti,” tandas Irvan. Sebelumnya, jika melihat Daftar Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di laman mkri. id, memang ada dua perkara dari Kabupaten Bogor yang telah masuk.

Pertama, permohonan datang dari caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Junaidi Samsudin. Sebagi pemohon, Junaidi Samsudin mengajukan permohonan kepada MK perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kabupaten Bogor, anggota DPRD Kabupaten Bogor terkait keputusan KPU Nomor 987/ PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019. Sementara perkara selanjutnya datang dari Partai Nasden yang memohon pembatalan keputusan KPU tentang pemilu. Dalam lampirannya, permohonan tersebut juga diajukan untuk Kabupaten Bogor Dapil IV.

Partai Nasdem mempersoalkan perolehan suara di dapil tersebut dikarenakan adanya pengurangan suara untuk partai, baik pengurangan suara partai maupun suara caleg yang dilakukan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah kecamatan di Dapil IV. (fin)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here