BUKAN CUMA PPDB: Sistem zonasi bukan hanya untuk PPDB. Kemendikbud juga menegaskan sistem zonasi akan memberlakukan rotasi para guru di daerah.

METROPOLITAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, sistem zonazi tak hanya berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi bakal diterapkan untuk menata pendidikan, termasuk memberlakukan zonasi untuk guru. ”Jangan salah dipahami terkait sistem zonasi ini, karena tak hanya berkaitan dengan PPDB, tapi juga seluruh masalah pendidikan akan diselesaikan dengan PPDB,” ujarnya.

Setelah PPDB usai, kemendikbud akan meminta daerah menerapkan program redistribusi guru agar merata. Dengan begitu, tak ada satu sekolah yang hanya diisi guru-guru PNS. Sementara sekolah lain hanya diisi guru honorer. Penyebaran guru itu mulai dari status guru yang PNS dan bersertifikat, kemudian PNS belum bersertifikat dan ada juga guru honorer tidak tetap belum bersertifikat. Semua itu harus dibagi merata pada jenjang SD dan SMP, sehingga pemerataan program pendidikan berkualitas segera terealisasi.

Selain itu, mendikbud juga meminta pemerintah daerah memiliki kemauan melakukan redistribusi guru karena ada tingkat kesenjangan yang tinggi. ”Guru-guru tak perlu gelisah jika dipindah. Kalaupun dipindah hanya di zonanya masing-masing. Tidak harus keluar zona, kecuali kalau terpaksa,” ujarnya seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Hal itu juga sesuai sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, sehingga guru harus siap dirotasi secara periodik dan tidak boleh menetap di satu tempat dalam jangka waktu lama. Begitu juga guru-guru di kota akan mendapat giliran mengajar di daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (3T). Ia menambahkan, program Guru Garis Depan (GGD) yang menyelesaikan masalah kekurangan guru di daerah 3T dengan mengirimkan guru dari Jakarta ditengarai tidak efektif. Alasannya, para guru GGD banyak yang pulang kembali ke daerah asal. ”Kalau mereka pindah lalu kita rekrut lagi, begitu seterusnya. Jadi tidak menyelesaikan persoalan,” kata Muhadjir. Karena itulah, guru yang mengajar di daerah 3T harus dirotasi secara periodik. Pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan rotasi guru di daerah 3T itu.

Saat ini, kemendikbud sedang mengatur persoalan sistem rotasi guru tersebut. Misalnya, berapa lama guru mengajar di daerah 3T maupun insentif guru. Rencananya aturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan usai PPDB. Setelah redistribusi guru, sistem zonasi tersebut digunakan untuk intervensi peningkatan saranaprasarana sekolah dan kurikulum. Selain itu, penataan lain dilakukan menyeluruh berbasis pada zonasi di daerah tersebut. (pr/suf/py)

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here