Hadapi Gugatan di MK, KPU Buka Kotak Suara

by -
BUKA KOTAK: KPU Kabupaten Bogor bersama Bawaslu Kota Bogor saat membuka kotak suara pilpres 2019 untuk menyiapkan alat bukti gugatan di MK di aula KPU Kabupaten Bogor, kemarin

METROPOLITAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor diminta ikut menyiapkan alat bukti menghadapi sengketa gugatan pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa alat bukti yang harus dipersiapkan adalah dokumen-dokumen yang ada dalam kotak suara, sehingga KPU Kabupaten Bogor harus membuka kotak suara pilpres 2019.

Pembukaan kotak suara dilakukan di gudang KPU Kabupaten Bogor dengan disaksikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor dan dikawal kepolisian, kemarin. Kotakkotak suara dari tiap kecamatan pun dibuka satu per satu.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni mengatakan, ada enam dokumen dalam kotak suara yang diminta KPU RI. Dokumen tersebut yaitu berita acara tingkat kecamatan atau DA, berita acara tingkat desa atau DA1, berita acara keberatan saksi tingkat kecamatan atau DA2, berita acara tanda terima yang ada di kecamatan dari desa-desa atau DA TT, berita acara daftar hadir ketika rekapitulasi tingkat kecamatan atau DA DH dan berita acara pengembalian form C6 atau DA C6 yang tidak terdistribusikan ke pemilih.

“Ada enam item yanga ada di kotak yang kami ambil untuk alat bukti di MK. Tapi bukan aslinya. Jadi dikeluarkan, setelah itu digandakan 12 rangkap kemudian dikirim ke Hotel Borobudur tempat KPU RI. Pengirimannya kami lakukan hari ini (kemarin, red) karena paling telat 12 Juni ditunggu di KPU RI,” kata Ummi usai membuka kotak suara.

Ia mengatakan, pembukaan kotak itu sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 877/PY.01.1-SD/03/KPU/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 perihal Penyiapan Kronologi dan Daftar Alat bukti atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di MK. Selain itu, ada juga surat ketua KPU Jawa Barat Nomor 436/ PY.01.1-SD/32/Prov/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 Perihal Pemberitahuan. “Jadi KPU Kabupaten Bogor membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2019,” terangnya.

Dalam hal ini, Umi mengaku KPU Kabupaten Bogor hanya menyiapkan bukti dan belum ada perintah untuk memberi keterangan saat persidangan. Selain dokumen dalam kotak, pihaknya juga telah mengirim sejumlah alat bukti lain berupa dokumen-dokumen yang berada di luar kotak suara sebelumnya. “Kalau alat bukti lainnya yang di luar kotak, tadi malam (kemarin, red) sudah dikirim ke KPU RI di Jakarta,” ujar Ummi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, pembukaan kotak suara berdasarkan surat dari KPU RI dan KPU Jawa Barat. Bawaslu sendiri diundang menghadiri pembukaan untuk memastikan semua prosesnya sesuai aturan. “KPU berkirim surat ke Bawaslu Kabupaten Bogor untuk pembukaan kotak suara terkait kepentingan pengumpulan alat bukti yang dibutuhkan KPU RI untuk menghadapi gugatan pilpres di MK,” terang Irvan.

Selain KPU, Bawaslu Kabupaten Bogor juga menyiapkan alat bukti untuk persidangan di MK. Untuk pilpres 2019, Irvan mengaku ada salah satu poin permohonan lama yang disertakan meski secara tidak langsung. Bawaslu pun telah menyiapkan dokumen berupa hasil penanganan dugaan-dugaan pelanggaran. “Kebetulan untuk pilpres, di permohonan lama itu ada. Walaupun tidak secara langsung. Itu kaitan dengan dugaan pelanggaran yang pernah kita tangani yaitu kasus pose dua jari Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Kami sudah melampirkan hasil penanganannya,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kabag Ops Polres Bogor AKP Agoeng Ramadhani memastikan pengamanan tak hanya dilakukan saat pembukaan kotak suara. Kepolisian akan terus mengamankan proses pemilu 2019, termasuk saat distribusi alat bukti dari Bogor menuju Jakarta. “Pengaman rencananya dilakukan hingga distribusi ke Jakarta. Untuk memastikan dari Bogor ke Jakarta aman,” tegas Agoeng. (fin/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *