Jangan Ada Kerusuhan sebelum dan sesudah Putusan MK

by -4 views
ILUSTRASI: Muspida bersama warga Kabupaten Bogor saat deklarasi menolak kerusuhan di Stadion Pakansari, akhir pekan lalu.

Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya akan mengumumkan putusan hasil sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 pada 27 Juni mendatang. Di tengah suhu politik yang masih cukup panas, banyak harapan tidak ada kerusuhan saat pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 tersebut.

METROPOLITAN – Pengurus  Pondok Pesantren Kabupaten Bogor Abdul Jeje Mustopa ikut berharap hal serupa. Dirinya mengimbau agar seluruh masyarakat senantiasa menghargai dan menghormati keputusan MK. “Kami deklarasi menolak segala bentuk kekerasan dan kerusuhan menjelang ataupun setelah penepatan MK di Jakarta,” ujar Abdul Jeje.

Menurutnya, siapa pun yang nanti diputuskan menjadi presiden dan wakil presiden pemenang pemilu 2019, warga tidak perlu berdemonstrasi ke Jakarta. Warga diminta ikut menjaga kondusivitas dan kenyamanan bersama. “Siapa pun presidennya, kami mengimbau seluruh warga tidak ikut-ikutan berdemo ke Jakarta. Kami pun sangat menghargai TNI-Polri dalam menegakkan hukum,” katanya.

Sebelumnya, jelang sidang putusan sengketa pilpres 2019 di MK, ribuan warga Bogor menggelar deklarasi damai menolak kerusuhan.Deklarasi itu dilakukan di Kota dan Kabupaten Bogor. Di Kota Bogor, deklarasi digelar di area Car Free Day (CFD) Jalan Sudirman, Kota Bogor, Senin (24/6). Sementara di Kabupaten Bogor, deklarasi dilakukan di Plaza Utara Stadion Pakansari, kemarin.

Deklarasi itu dikemas lewat beragam kegiatan, mulai dari lari bersama, senam bersama hingga penandatanganan spanduk damai oleh muspida dan berbagai elemen masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menegaskan bahwa menciptakan rasa aman dan nyaman bukanlah semata tugas TNI-Polri, tetapi butuh komitmen bersama dari semua elemen masyarakat. “Mari sama-sama berkomitmen menciptakan rasa aman dan nyaman.

Usai pilpres, kita sama-sama ciptakan kondusivitas di kota kita tercinta,” ajak Ade. Di Kabupaten Bogor, Ade Yasin memimpin pembacaan deklarasi yang berisi sejumlah poin. Pertama, masyarakat Kabupaten Bogor menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan kerusuhan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mendukung penegakkan hukum yang dilakukan Polri terhadap pelaku kerusuhan, penyebar hoaks, ujaran kebencian dan isu SARA yang dapat memecah belah NKRI. Ketiga, mendukung TNI-Polri dalam menjaga situasi Jawa Barat yang kondusif. (fin/run)