Jangan Ada Lagi Kerusuhan di Sidang MK

by -3 views

METROPOLITAN – Sidang sengketa hasil pemilu 2019 akan dimulai 14-28 Juni di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad mengatakan, sidang tersebut merupakan ruang demokrasi persatuan secara konstitusional.

Menurut Saddam, hakikat dari demokrasi adalah rakyat. Sehingga demokrasi persatuan mengedepankan tujuan kebersamaan. Tidak ada lagi pembelahan di masyarakat hanya karena persoalan politik. Saddam menjelaskan, demokrasi secara substansial harus dalam koridor hukum, kebudayaan dan norma sosial.

Hal itu perlu dilakukan agar tetap menjaga kesucian atas nama rakyat. “Jangan lagi kejadian 21-22 Mei mencederai demokrasi dengan kerusuhan yang mengatasnamakan demokrasi terjadi lagi saat 14-28 Juni di MK,” harap Saddam. Dirinya menilai kondisi kekisruhan pada 21-22 Mei lalu sudah dibahas sebelumnya dan itu terkait demokrasi kriminal.

Demokrasi kriminal adalah demokrasi yang tidak menggunakan koridor hukum sehingga kerusuhan mengatasnamakan demokrasi pun terjadi. ”Ini yang mencederai demokrasi,” tegasnya. Saddam menegaskan, demokrasi kriminal tidak boleh lagi terjadi pada sidang MK 14-28 Juni 2019. Sebab, bukan hanya mencederai demokrasi tapi juga konstitusi. Sebab, penentuan permasalahan konstitusional tertinggi di negara hukum ini sudah tidak dipercayai lagi.

”Nah, mengatasnamakan kedaulatan rakyat pun dalam posisi ini akan terjadi fallacy karena alpa atas keputusan konstitusional,” terangnya. Terakhir, penulis buku ’Pancasila Ideologi Dunia’ ini berharap semua putra bangsa sudah semestinya mengedepankan persatuan. Sebab, demokrasi adalah perekat persatuan dan menjadi esensi dari kebhinnekaan dalam sebuah ideologi Pancasila. “Sehingga demokrasi di Indonedia akan bernilai karena dilandasi ideologi Pancasila demi masa depan keberlanjutan Republik Indonesia,” pungkas Saddam. (jpnn/fin/run)